Gelapkan Uang Milik Bibi, Kades di Pati Ini Divonis Enam Bulan

Gelapkan Uang Milik Bibi, Kades di Pati Ini Divonis Enam Bulan

Gelapkan Uang Milik Bibi, Kades di Pati Ini Divonis Enam Bulan
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Gelapkan Uang Milik Bibi, Kades di Pati Ini Divonis Enam Bulan 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, PATI- Kepala Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Pati, Kuswanto menyatakan menerima vonis majelis hakim yang dijatuhkan kepada dirinya setelah ia berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

Terdakwa kasus penggelapan uang tersebut divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan setahun. Majelis hakim menjelaskan, bila dalam kurun waktu 12 bulan masa percobaan ia tidak melakukan tindak pidana, masa hukuman enam bulan tidak akan dijalankan.

"Saya menerima yang mulia," ucap Kuswanto saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jumat (24/6/2016).

Berdasarkan fakta di persidangan, kades tersebut dinyatakan bersalah. Namun, majelis menyatakan ada unsur yang meringankan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada korban.

Usai persidangan, Kuswanto mengatakan awal kejadian terjadi pada 2014 lalu saat dirinya dipercayai memegang uang sebanyak Rp 200 juta oleh kakak iparnya yang memimpin perusahaan pengolahan kayu Sumatera.

"Pemilik perusahaan yang merupakan bibi istri saya kan menitipkan uang kepada kakak ipar saya. Kemudian dititipkan kepada saya yang merupakan orang kepercayaan kakak ipar," ujar Kuswanto.

Ia mengaku uang sejumlah tersebut disimpan di koperasi yang berada di Kecamatan Gunungwungkal, Pati dengan imbalan jasa kepada pemilik perusahaan atas nama Sri Mulyani.

Kemudian pada awal 2015, kata dia, koperasi tersebut mengalami kolaps. Tidak hanya uang Rp 200 juta yang raib, uang istri Kuswanto atas nama Sulistyaningsih sejumlah Rp 51 juta juga dibawa lari pemilik koperasi.

"Bibi ipar saya mengira uang dipergunakan untuk keperluan pemilihan kepala desa. Padahal, saya simpan di koperasi. Tidak terima uangnya hilang, saya pun dilaporkan polisi atas kasus dugaan penggelapan uang," jelasnya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa, Riyanta menyatakan masalah perdata tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pihak yang bertikai masih punya hubungan keluarga.
"Seharusnya ini ranah mediasi di tingkat desa, tidak perlu sampai pengadilan. Sistem hukum yang seperti ini seharusnya dirubah," jelasnya. Ia mengingatkan kepada masyarakat agar segala transaksi serah terima uang dalam jumlah banyak seharusnya hati-hati. Alangkah baiknya dengan bukti hitam diatas putih. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved