Kejaksaan Agung: Pembelian Lahan Cengkareng Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Janggal

Kejaksaan Agung menilai pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, janggal.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menilai pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, janggal.

"Kita concern kepada uang pemda ke luar beli tanah yang sebenarnya tanahnya tidak ada. Ada yang dipalsukan suratnya, surat keterangan status tanahnya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Selasa (19/7/2016) malam.

Akibat pembelian lahan, ia memperkirakan keuangan negara mengalami kerugian mencapai Rp 690 miliar. "Rp690 miliar, uang terbuang," katanya.

Kejaksaan Agung mengaku tengah menangani dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kita sidik, betul sejak 29 Juni 2016," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Selasa malam.

Arminsyah menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) kasus tersebut serta memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus iotu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Hal ini, kata dia, sebagai bentuk koordinasi atas institusi yang telah menangani kasus tersebut sebelumnya. "(Koordinasi) tentunya kita tidak mau tabrakan ya," katanya.

Sedangkan koordinasi dengan KPK terkait untuk supervisinya. "Ya kita tunggu nanti. Kita juga gak mau tabrakan," tegasnya.

Kendati demikian, Arminsyah enggan menyebutkan apakah sudah ada tersangkanya meski sudah ada SPDP-nya.

Penyidik sudah memeriksa 11 saksi diantaranya dari pihak swasta. "11 orang dari semua swasta dan lain-lain," katanya.

Halaman
12
Editor: sujarwo
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved