Pemprov Jateng Buat Transmigrasi Mandiri, Fasilitas Rumah Lebih Lengkap Lho

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2016 telah membuat program transmigrasi mandiri dengan pola sharing, atau di luar kuota dari pemerintah pusat. Tahun ini, sejumlah 100 KK akan diberangkatkan ke Bulungan, Kalimantan Utara.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jateng, Wika Bintang, animo masyarakat Jateng untuk ikut program transmigrasi cukup tinggi. Daftar tunggu di 2016 ini mencapai sekira 5.000 kepala keluarga (KK).

Tapi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, tiap tahun menurunkan jumlah kuota. Misalnya jika lima tahun lalu memberangkatkan 1.000 KK pertahun, namun sejak tiga tahun terakhir terus menurun hingga 700 KK sampai 300 KK.

Padahal, lanjutnya, program transmigrasi ini masih jadi program strategis untuk menanggulangi kemiskinan, utamanya pengangguran pasif di Jawa Tengah.

"Tahun ini yang akan berangkat ada 485 KK. Sebanyak 385 KK melalui transmigrasi regular atau program dari Kemendesa, sedangkan 100 KK ikut program sharing dari Pemprov Jateng," katanya, Minggu (31/7/2016).

Wika menjelaskan, program sharing dari Pemprov Jateng ini ada keunggulan dibanding regular. Di antaranya jika bangunan rumah dari pusat senilai Rp 38 juta, namun bangunan rumah yang dibuat Pemprov Jateng senilai Rp 65 juta.

Untuk ukuran bangunan rumah antara regular dan sharing, sama yakni 6x6 meter. Kemudian mendapat lahan seluas dua hektare, terdiri dari 0,25 persen untuk rumah dan pekarangan, selebihnya untuk perkebunan.

"Tapi kalau regular kamar mandinya di luar, kalau di program sharing kita (Pemprov) di dalam, ada atapnya, bentuknya modern, dan sudah ada instalasi listriknya," katanya.

Kabid Penempatan dan Transmigrasi, Disnakertransduk Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan, di tahun 2017 mendatang rencananya akan kembali disediakan kuota 100 KK. Siapa saja yang mendaftar lebih dulu, akan diberangkatkan.

"Maka yang belum dapat tahun ini, akan diberangkatkan berikutnya. Pembagian kuota itu asasnya pemerataan dan keadilan," katanya.(*)