Breaking News:

Opini

Efek Ujaran Kebencian di Medsos

Pemicunya, adanya provokasi melalui media sosial, meski awalnya dimulai dari adanya seorang warga yang merasa terganggu dengan suara adzan

Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG/GRAFIS/ILHAM
Kerusuhan di Tanjungbalai Sumatera Utara, 29 Juli 2016 

TRIBUNJATENG.COM --  Koran Tribun, edisi 2 Juli 2016, menulis berita tentang pascakerusuhan di Tanjung Balai Sumatera Utara. Dilaporkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung terjun memimpin upaya menstabilkan ketertiban dan keamanan di kota tersebut. Amuk massa sempat meledak di sebagian wilayah kota itu.

Pemicunya, adanya provokasi melalui media sosial, meski awalnya dimulai dari adanya seorang warga yang merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang dikumandangkan lewat pengeras suara di masjid.

Sebenarnya, permasalahan tersebut sedang dimusyawarahkan. Namun, akibat perbuatan seseorang (tengah diburu oleh tim cyber crime Mabes Polri) menyebar ujaran kebencian melalui media sosial. Melalui media sosial inilah, dengan cepat virus kebencian menyebar dan mendorong massa berbuat anarkhis.

Kejadian di Tanjungbalai ini membuktikan, betapa mudahnya media sosial mempengaruhi dan memprovokasi massa. Benar pula pepatah Jawa : ulo cilik dikandak-kandake dadi gedhe (ular kecil diberita-beritaka menjadi besar). Maksudnya, masalah yang awalnya kecil, bila disebar luaskan, bisa menjadi besar. Mengapa demikian? Pertama, adanya kecenderungan penyebar berita menambah-nambahi fakta yang sebenarnya. Kedua, penerima berita mempunyai penafsiran sendiri, sehingga persepsi dan kesimpulannyapun akan berbeda.

Regulasi di negara kita sudah mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menebar kebencian. Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 156, Pasal 157 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun hingga 4 tahun penjara. Sedang lex specialist, dikenakan pasal 28 Jo 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga dengan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan perundang-undangan yang berlapis tersebut menunjukan bahwa pemerintah sangat berkepentingan menjaga suasana dan kondusifitas serta toleransi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Komitmen yang hendak diwujudkan adalah adalah sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan yang ada serta mengedepankan musyawarah apabila muncul permasalahan.

Filosofi tersebut juga termuat dalam Surat Edaran Kapolri yang beberapa saat lalu, menimbulkan penafsiran bahkan muncul apriori. Padahal, salah satu substansi Surat Edaran Nomor 6 tahun 2015 tersebut adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban.

Provokasi

Kejadian rusuh di Tanjung Balai harus menjadi pembelajaran publik, bahwa isu-isu negatif dengan mudah dihembuskan melalui media massa. Sehingga salah satu solusinya, agar pesan ini memberikan efek jera, adalah segera tertangkapnya penyebar isu tersebut. Polri melalui tim cyber crime, dipastikan akan terus memburu dan menangkap untuk membawanya ke proses persidangan.

Sebagai bentuk edukasi pada publik, diingatkan kembali bahwa yang masuk dalam ranah ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan dan penyebaran berita bohong. Bisa dikatagorikan sebagai ujaran kebencian ketika perbuatan tersebut bertujuan untuk menghasut dan mennyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.

Kelompok masyarakat tersebut dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kaum difabel dan orientasi seksual. Sedangkan media ujaran kebencian bisa melalui orasi kampanye, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa dan pamflet.

Potensi kemerebakan ujaran kebencian melalui media sosial patut untuk kita waspadai. Data dari Kementrian Komunikasi dan Informasi menyebutkan, pengguna internet sekarang ini sudah hampir 60% penduduk Indonesia, jadi sekitar 150 juta orang. 76% pengguna adalah anak usia SMA ke bawah. Pada usia-usia ini, sangat rentan dan tidak menyadari bahwa kata-kata “sampah”, hinaan, hujatan dan fitnah seperti menjadi kata-kata yang biasa dalam keseharian, sebenarnya memenuhi unsur ujaran kebencian yang bisa dituntut secara pidana.

Untuk ini, hati-hati dan tidak gegabah dalam penggunaan media sosial, merupakan langkah yang bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain serta masyarakat. (*)

Dr (c) Herie Purwanto, SH, MH

Paur Pensat Bidhumas Polda Jateng, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved