NU Jateng Tolak Pembatasan Usia Nikah, Ini Alasannya

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menolak pembatasan usia pernikahan bagi lelaki maupun perempuan.

NU Jateng Tolak Pembatasan Usia Nikah, Ini Alasannya
Net
Nahdlatul Ulama

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menolak pembatasan usia pernikahan bagi lelaki maupun perempuan. Penolakan ini dihasilkan melalui forum diskusi bahtsul masail.

Forum tersebut diikuti para Kiai perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Se-Jawa Tengah, di halaman kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU), Kabupaten Temanggung, Senin (08/08/2016).

Ketua Lembaga Bahtsul Masail (komisi fatwa, red) NU Jateng, KH Abi Jamroh mengatakan, acara yang diikuti oleh ratusan Ulama se-Jateng ini menyikapi isu di masyarakat tentang wacana menaikkan batas usia pernikahan. Dari 19 tahun menjadi 21 tahun bagi lelaki, dan 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan.

Belum lama ini, ada yang mengajukan juducial review Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Para Kiai keberatan jika batas usia pernikahan harus dinaikkan, karena peraturan yang sudah ada saja jika dilihat sisi positif (mashlahat) dan negatifnya (mafsadahnya), lebih banyak negatifnya.

"Jadi sesuai dengan hukum Islam yang selalu mempertimbangkan kebaikan dan manfaat, seharusnya usia pernikahan tidak boleh dibatasi. Hal itu menjadi wilayah orangtua atau wali dari perempuan, bukan pemerintah," jelasnya melalui siaran persnya ke Tribun Jateng, Senin (8/8/2016).

Setelah melalui diskusi yang panjang dan beradu argumen, Kiai sepakat menyatakan, pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan.

Terdapat dua alasan; pertama, dalam hukum Islam kedudukan pemerintah dalam perkawinan yaitu sebagai wali 'am (penguasa umum), sedangkan orangtua atau keluarga bagi anak-anaknya berkedudukan sebagai wali khos (penguasa khusus).

"Selama masih ada orangtua dan keluarga, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menentukan batas usia nikah," katanya.

Sedangkan alasan kedua, pembatasan usia nikah tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Yang ada justru mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat.

Hasil keputusan rapat para Kiai se-Jateng ini akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. Supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat Undang-Undang.

"Para kiai memutuskan penolakan terhadap batas minimal usia pernikahan ini bukan semata berdasar dalil-dalil agama, tapi juga berdasarkan penelitian di masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat dan madlarat-nya (bahayanya,red)," kata moderator forum diskusi, KH Hudalloh Ridwan. (*)

Penulis: m nur huda
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved