Wali Kota dan Bupati Magelang Tak Bisa Musyawarah, Batas Wilayah Ditentukan Pusat

Wali Kota dan Bupati Magelang Tak Bisa Musyawarah, Batas Wilayah Ditentukan Pusat

Wali Kota dan Bupati Magelang Tak Bisa Musyawarah, Batas Wilayah Ditentukan Pusat
GOOGLE.MAP
MAGELANG DAN KABUPATEN MAGELANG 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Persoalan perdebatan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, diminta untuk segera dituntaskan. Pemerintah pusat melalui Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) merekomendasikan dalam waktu sepekan kedua daerah harus bisa sepakat.

Sekretaris Derah Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, Bupati dan Wali Kota Magelang harus bertemu untuk membentuk kesepakatan. Jika tidak ada titik temu, maka pemerintah pusat akan mengambil alih menuntaskan masalah tapal batas tersebut.

"Apabila itu tidak tercapai, maka diberikan kewenangan kepada Kemendagri. Tetapi ini (penyerahan ke pusat) saya hindari, karena kalau itu terjadi akan menunjukan Jateng tidak bisa bermusyawarah," katanya melalui siaran pers Pemprov Jateng ke Tribun, Jumat (12/8/2016).

Ia menjelaskan, pada rapat koordinasi 10 Februari 2016, Tim PBD Pusat menyampaikan kajian mengenai empat alternatif penyelesaian batas daerah Kabupaten dan Kota Magelang sesuai kaidah-kaidah penegasan daerah.

Yakni seluruh Desa Mertoyudan masuk ke Kabupaten Magelang, batas Kabupaten dan Kota Magelang mengikuti Jalan Soekarno Hatta, membagi wilayah New Armada Magelang melalui jalan lingkungan, serta mengikuti jalan bekas kereta api.

Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, ada dua usulan berbeda dari dua daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Magelang memilih alternatif tiga, sedangkan wali kota Magelang tidak memilih alternatif yang diajukan, tetapi mengacu pada keputusan tahun 1987. Yakni luas wilayah Kota Magelang sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 6/DPRD/1987 tanggal 15 September 1987.

Dalam menentuan empat alternatif tersebut, lanjut dia, pihaknya menggunakan kaidah penegasan batas, termasuk batas alam dan buatan. Selain mempelajari dokumen-dokumen terkait tapal batas Kabupaten dan Kota Magelang, Tim PBD bersama tim dari Pemprov Jateng juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Intinya dokumen apa pun itu bisa dijadikan pertimbangan selama disepakati. Karena apa gunanya kita bongkar dokumen mulai zaman Belanda setebal 50 sentimeter kalau keduanya tidak menyepakati," ujar Tumpak.

Ia menjelaskan, cakupan wilayah yang tercantum dalam empat alternatif tersebut sama, hanya berbeda pada titik-titik koordinat.

Cakupan wilayahnya antara lain mengembalikan sebagian besar Desa Mertoyudan masuk Kabupaten Magelang, semua bangunan perkantoran Kota Magelang masuk wilayah Kota Magelang, sebagian Desa Banyurojo yang secara eksisting telah dipergunakan sebagai wilayah perkotaan.

Selain itu, sebagian wilayah Desa Bulurejo (Kampung Karet) secara masif sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang, penduduk Kampung Karet sudah mempunyai KTP Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang, SMKN 1 Kota Magelang masuk wilayah Kota Magelang, serta Akademi Militer (Akmil) terbagi ke wilayah Kabupaten dan Kota Magelang.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved