Seluruh Kepala SKPD Provinsi Jateng Akan Diassessment

Assessment tidak hanya pada Kepala SKPD yang dihapus dan digabung saja

Seluruh Kepala SKPD Provinsi Jateng Akan Diassessment
tribunjateng/dok
SEKDA JATENG SRI PURYONO 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng akan melakukan assessment pada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seiring rencana perampingan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru.

Sehingga assessment tidak hanya pada Kepala SKPD yang dihapus dan digabung saja.

"Jadi semua akan dilakukan assessment, Pak Gubernur sudah memberikan arahan bahwa semua akan dilakukan assessment," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono, Kamis (18/8/2016).

Puryono mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyusun konsep mekanisme assessment tersebut. Adapun assessment itu tidak secara detil sampai pada fit and proper test, melainkan hanya melakukan penilaian terhadap kompetensi dan integritas yang bersangkutan.

"Sebab kalau fit and proper test kan harus detil sekali, dan waktunya lama," ujarnya.

Pelaksanaannya menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kini masih dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng usai. Sebab Perda itu akan dijadikan wadah untuk pengisian seseorang sesuai kompetensinya.

"Saat ini kita siapkan konsepnya dulu, mekanismenya seperti apa dan seterusnya. Pokoknya beres nanti saya kabari," katanya.

Ia berharap pembahasan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini akan selesai akhir Agustus 2016 mendatang. SOTK yang baru akan dijadikan panduan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Kemudian akan kita pilih orang-orang yang ada di situ (jabatan Kepala SKPD), sebab ada yang berkembang dan ada yang dimerger. Yang jelas Desember nanti kita lantik (Kepala SKPD baru)," katanya.

Pihaknya juga berharap Pansus dapat membahas dengan cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Terlebih, kata Puryono, para anggota Pansus sudah cukup ahli dan memiliki pengalaman dalam menata SOTK.

"Tentu punya gambarannya. Kita inginnya berpihak pada kepentingan masyarakat, tidak kepentingannya eksekutif," katanya.

Dalam draf Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemprov mengusulkan adanya perampingan SKPD. Dari saat ini sebanyak 59 SKPD akan dikurangi menjadi 45 SKPD. Terdapat SKPD yang digabung, dihapus, dan ada pula struktur baru.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved