James Riady Rahasiakan Jumlah Harta yang Dibawa Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Bos Grup Lippo James T Riady menyambangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

Kedatangannya bertujuan mengikuti program amnesti pajak.

"Jadi hari ini saya datang untuk melakukan hal itu (amnesti pajak). Saya akan mendeklarasikan serta merepatriasi harta. Bukan hanya secara pribadi melainkan semua perusahaan yang terafiliasi," ujar James, Jumat (020/9/2016).

Baca juga: Putri Wulan Guritno 3 Tahun Pacaran dengan Cowok Ini, Perbedaan Mereka Bikin Netizen Gagal Paham

Putra pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, ini mendukung kebijakan pemerintah yang mereformasi struktural ekonomi nasional melalui reformasi perpajakan.

Kebijakan itu, menurutnya,  bisa menambah kekuatan fiskal negara.

James enggan menyebutkan nilai keseluruhan aset yang diikutkan dalam program amnesti pajak.

Dia menilai hal itu akan menimbulkan ketakutan pengusaha lain jika harus menyebutkan nilai harta kepada publik.

Mengenakan jas berkemeja putih, James datang menggunakan Lexus.

Dia kemudian mengikuti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak.

Tak berapa lama, James menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH).

"Sangat singkat dan sangat ramah. Janji pemerintah terhadap layanan telah terbukti," ungkapnya.

Dia memastikan ikut program pengampunan pajak lantaran terpanggil membenahi infrastruktur di Indonesia.

Salah satu orang terkaya di Indonesia itu mengelak bila disebutkan selama ini tak patuh membayar pajak.

"Selama ini tak ada satu pikiran pun tak jujur kepada pajak. Dalam kerja, saya hanya bekerja lebih cepat untuk meningkatkan lapangan kerja," tutur dia.

Menurutnya, ada beberapa kesalahan dalam pengisian surat pajak tahunan (SPT). Kesalahan itu bisa diperbaiki dalam program pengampunan pajak.

Perlu diketahui, dalam data Forbes keluarga Riady menduduki posisi keenam terkaya di Indonesia. Total aset mereka mencapai 2,2 miliar dolar AS.

Tak hanya di Indonesia, Lippo juga memiliki portofolio bisnis di negara lain, seperti Hong Kong, Singapura, serta di wilayah Amerika utara.

Miliarder itu tetap merahasiakan berapa jumlah harta yang dibawa pulang ke Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penerimaan pajak dari program pengampunan pajak masih jauh dari target.

Uang tebusan yang terhimpunan dari program pengampunan pajak hingga 2 September 2016 baru mencapai Rp 4,04 triliun.

"Yang keliru itu penempatan target yang terlalu tinggi. Kalau saya ingin katakan, keliru ya, karena pemerintah sendiri (yang menentukan target)," ujar Kalla.

Ia memastikan dana yang berasal dari program pengampunan pajak bakal mengalir ke APBN.

Ia menjelaskan, ada korelasi resiko terhadap APBN bila target tidak tercapai.

"Saya belum tahu bahwa ada pemotongan (target anggaran) atau tidak karena kita belum melewati September. Tapi kalau September itu tidak tercapai tentu saja solusi yang ada tinggal pemotongan," ujarnya seraya menyatakan, telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mendorong terealisasinya target penerimaan negara melalui program pengampunan pajak. (jar/rek/kompas.com)