Dilantik Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Diingatkan KPK untuk Serahkan LHKPN

"Semua penyelenggara negara saat dilantik, diberhentikan, dan dimutasi, semua harus melaporkan LHKPN," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Editor: rustam aji
kompas.com
KEPALA BIN - Komjen Pol Budi Gunawan usai melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan mengucapkan syukur karena telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan pangkatnnya naik menjadi jenderal.

"Alhamdulillah hari ini saya sudah secara resmi menjadi Kepala BIN sekaligus dinaikkan pangkat menjadi jenderal polisi bintang empat," ujar Budi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan, dirinya akan melaksanakan amanat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu menjadikan lembaga BIN sebagai lembaga yang profesional, obyektif dan berintegritas.

"Tentu amanah ini akan saya tunjukkan lewat pengabdian terbaik sebagai prajurit bhayangkara sejati, jiwa raga saya untuk Merah Putih dan NKRI," ucap Budi.

Budi tidak menjelaskan secara detail terkait proses mengapa Presiden Jokowi memilihnya menjabat sebagai Kepala BIN.

"Kita prajurit, prajurit bhayangkara, siap ditugaskan di mana saja. Presiden pasti punya pertimbangan," kata Budi.

Diingatkan Soal LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Semua penyelenggara negara saat dilantik, diberhentikan, dan dimutasi, semua harus melaporkan LHKPN," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Menurut Yuyuk, menyerahkan LHKPN merupakan kewajiban semua penyelenggara negara.

"Kami imbau semua penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN dan harus jujur, karena ada verifikasi," kata Yuyuk.

Yuyuk mengatakan, KPK memiliki tim untuk membantu penyelenggara negara yang mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN.

Petugas dari Direktorat LHKPN akan mendampingi penyelenggara negara yang membutuhkan pendampingan pengisian LHKPN.

Pada data yang dipublikasi KPK melalui situs acch.kpk.go.id, Budi Gunawan terakhir menyerahkan LHKPN pada Juli 2013, saat ia masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Harta kekayaan Budi yang tercatat pada saat itu sebesar Rp 22,6 miliar dan 24.000 dolar AS.

Sejak dilantik sebagai Wakil Kepala Polri pada April 2015, Budi Gunawan belum pernah menyerahkan LHKPN. (tribunnews/nicolas manafe/kompas.com)

Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved