LIRA Jateng Tuding Kejati Jateng Bermain-main Dalam Kasus Achmad Marzuki

LIRA menuding Kejati bermain-main dalam kasus ini.

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LIRA) Jawa Tengah melihat penanganan kasus korupsi dana bantuan partai politik DPC PPP Jepara dengan tersangka Bupati Jepara Achmad Marzuki, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, jalan di tempat.

Padahal, penetapan tersangka Achmad Marzuki selaku ketua DPC PPP Jepara sudah dilakukan pertengahan April lalu berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) nomor 04/Pd.I/-04/2016. LIRA menuding Kejati bermain-main dalam kasus ini.

"Apabila Kejati Jateng masih lamban atau bahkan bermain-main, LIRA Jawa Tengah akan melakukan monitoring dan investigasi lebih jauh lagi untuk mengetahui ada apa dengan Kejati?" kata Gubernur DPW LIRA Jateng, Budi Kiatno, di kantornya Plaza Peterongan Blok C, Semarang, Senin (12/9/2016).

Budi menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Kejati Jateng dengan menetapkan Achmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus Banpol tersebut. Menurutnya, penetapannya telah memenuhi syarat-syarat hukum formil yang sah, dengan berdasarkan pada alat bukti yang cukup dan meyakinkan.

Hal itu sebagaimana keterangan saksi, petunjuk maupun alat bukti surat, bahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara dua terpidana pada kasus ini yakni Zainal Abidin selaku bendahara partai dan Shodiq Priyono selaku wakil bendahara.

Dalam Salinan Putusan Perkara Tipikor No: 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, yang dalam amar putusannya menyatakan Shodiq Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi vonis Pidana penjara selama 1 tahun.

"Secara bersama-sama dimaksud tersebut diatas, oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara secara tegas disebutkan di dalam pertimbangan hukumnya, Achmad Marzuki turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi itu," jelasnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved