Breaking News:

Ngopi Pagi

UU Bukan Jaminan Anak Aman

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menjadi undang-undang

Penulis: rika irawati | Editor: iswidodo
UU Bukan Jaminan Anak Aman
Net
ILUSTRASI

TRIBUNJATENG.COM - Setelah sempat tertunda, Rabu (12/10), DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menjadi undang-undang. Perppu yang lebih dikenal sebagai Perppu Kebiri ini diharapkan dapat melindungi anak dari predator dan kejahatan seksual.

Meski begitu, pengesahan tersebut disertai catatan. Pasalnya, dua fraksi di DPR, yakni Fraksi PKS dan Gerindra, tak memberi suara bulat. Fraksi PKS menyetujui namun disertai catatan. Sementara Fraksi Gerindra, menolak.

Banyak pihak menyambut baik munculnya undang-undang ini. Dalam perppu tersebut dicantumkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, di antaranya, hukuman kebiri, hukuman mati, serta pemasangan chip elektronik bagi pelaku.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pun berjanji segera membuat peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut. Sehingga, undang-undang ini bisa dilaksanakan hingga tataran praktis.

Hanya, tak sedikit yang kontra. Sebut saja Komnas Perempuan, yang menyebut hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual merupakan bentuk penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia. "Sayangnya, Perppu Kebiri ini tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan," ucap Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional Komnas Perempuan, Khariroh Ali.

Khariroh sangsi, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual tak memberi efek jera. Itu sebabnya, Komnas Perempuan lebih mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini dinilai lebih ampuh mencegah kejahatan seksual dibanding memberi hukuman setelah kejahatan terjadi.

Kejahatan seksual terhadap anak di Indoenesia memang sudah mencapai kondisi mengkhawatirkan. Bahkan, pelaku kejahatan berasal dari lingkungan terdekat anak yang seharusnya memberi perlindungan, rasa nyaman serta aman. Di antaranya, ayah, paman, tetangga, juga teman sebaya.

Lantas, apakah penetapan undang-undang tersebut menjamin anak-anak kita aman dari kejahatan seksual? Tentu jawabannya, tidak! Keselamatan anak tak cukup dilindungi undang-undang tetapi harus melibatkan pribadi anak, keluarga dan lingkungan.

Anak harus dipahamkan sehingga mengerti pentingnya menjaga diri karena dia berharga. Itu sebabnya, mendorong anak selalu waspada terhadap orang lain, harus terus dilakukan. Terutama, jika mulai adanya pelecehan, baik ucapan maupun tindakan.

Sementara, melibatkan keluarga dan lingkungan menjadi tanggungjawab bersama. Termasuk, pemerintah. Semoga, pengesahan perppu tersebut benar-benar ampuh mencegah predator anak beraksi sehingga anak-anak kita bisa tumbuh merdeka. (tribunjateng/cetak)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved