Breaking News:

Berantas Pungli

Iuran Tanpa Dasar Hukum Adalah Pungli

Potongan ataupun iuran, dalam bentuk apapun, jika tak punya dasar hukum dan aturan yang jelas, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar

Penulis: yayan isro roziki | Editor: iswidodo
tribunjateng/dok
News Analysis oleh Yusuf Istanto | Pengamat Hukum dan Sosial Universitas Muria Kudus (UMK) 

News Analysis oleh Yusuf Istanto | Pengamat Hukum dan Sosial Universitas Muria Kudus (UMK)

TRIBUNJATENG.COM - Potongan ataupun iuran, dalam bentuk apapun, jika tak punya dasar hukum dan aturan yang jelas, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Terlebih, jika tak ada mekanisme pertanggungjawaban terkait penggunaan uang iuran tersebut.

Dalam pandangan saya, sebenarnya praktik pungli masih menggurita di segala lini. Rata-rata berkedok iuran sukarela. Iuran sukarela sejatinya tak menjadi soal, asal tak mengikat dan besarannya tak ditentukan.

Hanya, para 'korban' masih takut untuk mengungkapkannya secara terbuka. Ada kekhawatiran, mereka nanti akan dikucilkan oleh lingkungan, yang mempraktikkan pungli. Atau takut berurusan dengan pejabat yang terkait, yang mana itu bisa berdampak negatif terhadap 'korban pungli'.

Saya sendiri sepakat dengan usulan Bupati Kudus, Musthofa, yang menginginkan agar organisasi semacam forum komunikasi guru swasta dan lainnya, berbentuk badan hukum atau punya akta notaris.

Sehingga, pembiayaan kegiatannya nanti bisa dicover oleh dana hibah dari Pemkab. Langkah semacam ini akan meminimalisir praktik pungli. (tribunjateng/yan)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved