Pemprov Jateng Akan Mencabut Larangan Penggunaan Kendaraan Tiap Jumat, Ini Alasannya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mencabut larangan penggunaan kendaraan bermotor yang saat ini telah berjalan tiap hari Jumat

Pemprov Jateng Akan Mencabut Larangan Penggunaan Kendaraan Tiap Jumat, Ini Alasannya
tribunjateng/dok
SEKDA JATENG SRI PURYONO 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M N Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mencabut larangan penggunaan kendaraan bermotor yang saat ini telah berjalan tiap hari Jumat.

Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 550/54 Tahun 2015 tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bagi Instansi Pemprov Jateng Tahun 2015-2020 akan dicabut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (28/10/2016).

Meski dicabut, Pemerintah Provinsi memberlakukan persyaratan penggunaan kendaraan bermotor yang bebas emisi.

Menurutnya, pembatalan kebijakan tersebut dilakukan setelah melakukan evaluasi, salah satunya melalui kuesioner.

Ia mengungkapkan, dari penjajakan melalui kuesioner tersebut, diketahui ternyata masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov yang merasa kesulitan saat ke kantor tanpa berkendara sendiri.

Terutama mereka yang tempat tinggalnya tak dijangkau angkutan umum dan bus kantor.

Puryono mengatakan, dari beberapa razia yang dilakukan beberapa kali di sekitar kantor saat Jumat, diketahui masih banyak ASN yang membawa kendaraan.

Mereka memilih menitipkan kendaraan di luar kantor, kemudian berjalan kaki menuju kantor.

Hal itu tidak hanya merepotkan, tapi juga masih belum sesuai dengan tujuan pemberlakukan larangan penggunaan kendaraan.

Jika fasilitas yang disediakan sudah menunjang, kemungkinan kebijakan itu akan kembali diberlakukan.

"Kita sudah mengevaluasi dan mengkaji. Bapak Gubernur memerintahkan untuk dievaluasi, bahkan dicabut saja, karena kita belum siap. Minggu depan kita siapkan pencabutannya. Dengan catatan, mobil kita harus bebas emisi," ungkapnya.

Untuk memastikan kendaraan bebas emisi, pihaknya melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jateng, akan melakukan uji emisi pada kendaraan milik ASN. Kendaraan yang dibolehkan hanya yang sudah dipastikan bebas emisi dari BLH.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved