Pilkada dan Politik Berkebudayaan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Tidak murah dan tidak mudah ternyata “harga sebuah tiket” untuk menjadi pejabat publik. Ada kecenderungan (ke depan) kalau orang ingin jadi gubernur, bupati , walikota , anggota dewan tidak cukup hanya dengan modal atau “lemek” uang saja, tapi mereka harus tahan uji, tahan kritik, tahan “dihujat dalam konteks positip” dan tahan uji penderitaanlahir dan batin, Kesimpulannya harus siap segala-galanya.

Peristiwa pilkada 2017 yang akan digelar 15 Fenruari 2017 mendatang, mungkin akan menjadi penanda dari “tanda-tanda jaman” yang saya sebutkan di atas. Orang bisa melihat bagaimana seorang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kalaiu dia“ngaku” dan boleh jujur, setiap hari pasti selalu mendapatkan berbagai ujian yang tidak mudah. Umpatan, mungkin sudah menjadi menu kesehariannya.

Namun sejatinya kalau kita bicara sejarah peradaban dan kebudayaan , politik telah menejadi sasaran tembak terhadap semua modus kejahatan. Maka benar kiranya bahwa kejahatan terbesar, dalam kontek sejarah peradaban manusia adalah upaya penghilangan eksistensi seseorang dengan cara membunuh gagasan, pemikiran dan karakter seseorang.

Di ranah politik, medan perebutan kekuasaan paling resisten untuk menghadirkan “destruksiasi karakter”, yakni lewat penyebarluasan fitnah, kebohongan, bully, opini ke publik tanpa dasar dan data yang benar. Di era gadget saat ini media interaktif yang sepat saji cepat lihat dan cepat dengar adalah media sosial, yang memiliki kecepatan dan sangat responsif

Apa yang terlihat dan terbaca di berbagai tautan di medsos Etika dan aturan main telah dijungkirbalikkan. Di luar sana, kegaduhan itu dimunculkan lewat ;praktek-praktek bullying yang massif. .Demikian juga di jagat politik, terutama pada momen-momen jelang Pilkada serentak 15 Februari 2017.

Perang pendapat dan kicauan, baik yang dilakukan para nitizen hingga para politisi lokal hingga nasional, sudah tidak lagi bernilai berita yang mengejutkan., semuanya telah menjadi asupan informasi keseharian.. Bangsa ini sudah biasa mengalami gegar politik, sehingga daya imunitasnya juga sudah terbangun sedemikian kebalnya

. Komentar dan pendapatr yang kritis yang acap kita baca di medsos , adalah fenomena kecerdasan yang memberi peluang munculnya kelas dan strata sosial baru. Tapi kicauan yang sudah masuk pada perangkap SARA, harus dilihat dalam perspektif yang jernih. Sebab bisa jadi hal itu bagian dari konspirasi membalikkan pesepektif sosial dan politik ke wilayah SARA

Ajaran para leluhur tentang tata krama dan etika sejatinya adalah roh kebudayaan bagi pelakasanaan demokrasi. Apapun kemajuan yang dicapai sebuah negeri, betapapun maju teknologi dan makmur rakyatnya, tetap saja nilai-nilai luhur etika dan tata krama, harus dijunjung tinggi.. Setiap peradaban manusia adalah potret diri dari perilaku manusia itu sendiri di jamannya.

Namun etika akan menjadi oase yang memancar sampai di relung kehidupan apapun. Tidak bisa kemudian medan perebutan kekuasaan di ranah politik menjadi ruang permisif yang hisa diberlakukan seenaknya. Siapapun pelakunya siapapun orangnya, suku, agama dan dari kelompok mana ia berasal.

Membedakan antara ruang berpendapat dengan wilayah etika, tipis batasnya. Keterbukaan dan cara kritis di dalam menyampaikan pendapat, tetaplah dilindungi konstitusi dan undang-undang, namun menghormati dan menghargai privacy seseorang adalah keniscayaan, karena hak yang sunbstansial dimiliki oleh setiap orang, tanpa memandang asal-usul.

Ranah politik selalu saja menampilkan wajah yang sangar, penuh dengan intrik, kadang cara yang ditempuh seseorang untuk menggapai tujuan dan kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara, inikah wajah dan karakter politik yang menghamba pada kelonggaran jaman ?

Titik nadir etika politika kita sejatinya sudah berlangsung lama. Bukan rahasia umum lagi, di setiap pemilu, kecurangan dan cara –cara destruktif digunakan untuk meraih kemenangan. Lihatah bagaimana politik uang, telah menjadi senjata yang merontokkan marwah demokrasi.

Namun semakin diperangi bukan semakin berkurang , tapi tetap saja ada , meski dengan cara halus. Secara normatif dikemas sedemikian rupa agar tidak menabrak pasal-pasal soal sanksi di regulasi.

Kebudayaan pilkada dibangun dari etika, perilaku dan cara berfikir yang berdimensi humanisme. Kekuasaan bukan simbol yang berdiri sendiri, jika nilai-nilai kebaikan itu terus tetap hadir.. Secara umum kultur politik di negeri ini cenderung masih primordial. Dimana rakyat tidak banyak dipengaruhi secara signifikan dengan program-program yang ditawarkan oleh para kandidat, karena rakyat telah memiliki alat ukur tersendiri, dari hasil pemilu atau pilkada sebelumnya.

Para pemilih tradisional cenderung tidak punya kesempatan untuk melihat lebih dekat profil dari para kandidat yang dirasa asing baginya.. Namun demikian bukan berarti ketokohan seorang kandidat, harus dibangun dari besarnya dia menghimpun kapital ekonomi.

Rezim ekonomi yang mendewakan modalkapital, masih saja ditumbuhkembangkan di tengah masyarakat.Padahal pragmatisme tidak bisa lagi dijadikan ukuran, ketika demokrasi menuntut pada konstituensi ,akuntabilitas dan integritas Karenanya kebudayaan pilkada harus dibangun dengan penuh kesungguhan. (*)

Budhi Wiryawan
Pengamat politik dan sosial kebudayaan