SBY Minta Intelijen Jangan Asal Tuduh, Kenapa Curigai Pertemuan Tokoh?

TRIBUNJATENG.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh pihak tidak mencurigai pertemuan politik yang dilakukan orang atau kelompok di luar kekuasaan.

Hal itu disampaikan SBY menyangkut rencana unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta oleh sejumlah kelompok organisasi massa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diproses secara hukum lantaran pernyataannya diduga menistakan agama.

"Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai," ujar SBY, dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).

Presiden keenam RI itu menjelaskan. sepekan terakhir situasi politik di negeri ini menghangat, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Tanah Air. Dia menyatakan masyarakat telah sama-sama menyaksikan pada beberapa hari belakangan ini banyak pertemuan politik dilakukan, misalnya antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, lalu SBY sendiri dengan Wapres Jusuf Kalla dan dengan Menko Polhukam Wiranto.

"Dan banyak lagi pertemuan politik, termasuk statement yang dikeluarkan para tokoh politik," ujar SBY.
Dia menekankan intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi "ngawur" dan main tuduh.

Menurut SBY, banyak seruan agar unjuk rasa boleh dilakukan asalkan tidak anarkistis. Dia mengaku setuju dengan seruan seperti itu. Bagi SBY, unjuk rasa pada era demokrasi adalah unjuk rasa damai dan tidak anarkistis.

Dalam kesempatan terpisah, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam aksi-aksi anarkistis pada demonstrasi 4 November mendatang.

"Saya minta kepada masyarakat agar jangan terprovokasi untuk terbawa aksi-aksi anarkis," kata Tito usai menghadiri Forum Perdamaian Dunia (WPF) ke-6 di Jakarta, Rabu kemarin.

Kapolri telah memerintahkan para personelnya menindak para provokator yang memprovokasi pendemo melakukan kekerasan. Tito mengharapkan Korps Brimob mengamankan jalannya aksi unjuk rasa supaya tidak berujung anarkistis.

Apel bersama

Sementara itu, Rabu kemarin, Polri dan TNI menggelar apel bersama dalam rangka koordinasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, dan diikuti sekitar 18.000 personel gabungan TNI-Polri. Peserta apel terdiri dari anggota Polri, Sabhara, Satpol PP, Brimob, serta Staf Angkatan Darat dan Staf Angkatan Udara TNI.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, memimpin apel pasukan. Keduanya memberi amanat kepada pasukannya terkait pengamanan jelang Pilkada.

Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan bahwa apel digelar untuk menyelaraskan koordinasi antara Polri dan TNI dalam rangka pengamanan. "Dalam apel ini kami samakan persepsi, Polri dan TNI saudara kandung, barisan terakhir dan terpenting untuk keamanan NKRI," ujar Tito.

Apel tersebut menunjukkan bahwa TNI dan Polri kompak untuk mempertahankan keamanan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman jelang Pilkada.

Jika ada perbedaan pendapat, Tito meminta agar diselesaikan secara baik dan tak mengganggu koordinasi antara dua instansi tersebut. "Polri dan TNI dituntut selain netral, juga mampu menyusun langkah keamanan. Petakan kerawanan konflik, tangani dengan cara persuasif hingga represif," kata Tito. (tribunjateng/cetak/Kompas.com)