Opini

Kabar Pahlawan Devisa

Kabar Pahlawan Devisa. Opini ditulis oleh Hani Werdi Apriyanti, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Kabar Pahlawan Devisa
tribunbatam
FOTO DOKUMEN Pemilik speedboat (kapal motor) yang mengangkut TKI ilegal, berniat kabur ke Singapura, setelah terjadi musibah di perairan Nongsa, Batam. Namun polisi dapat menangkap perempuan berinisial R itu di kawasan Batam Centre. 

Opini ditulis oleh Hani Werdi Apriyanti, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

TRIBUNJATENG.COM - Miris mendengar berita tentang tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja ilegal yang akan dipekerjakan di luar negeri. Total 54 meninggal dan 41 selamat, sementara 6 korban belum ditemukan.

Menjadi pekerja migran atau sering disebut tenaga kerja Indonesia (TKI) ternyata masih menjadi pilihan sebagian warga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih. Dimana tujuan akhirnya adalah meningkatnya taraf kesejahteraan ekonomi, baik pribadi maupun keluarga. Termasuk sebagian warga yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Batam.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014 tercatat 2,2 juta TKI legal, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal di luar negeri. Sementara jauh di atas jumlah itu, TKI illegal turut bekerja di luar negeri.

Berkaca dari kejadian tersebut, rasanya masih diperlukan perbaikan terhadap kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Refleksinya menunjukkan, celah terjadinya pelanggaran tidak semata-mata kurangnya penegakan aturan mengenai penempatan dan perlindungan TKI. Celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak curang, baik agen maupun oknum nakal yang memberangkatkan calon TKI secara ilegal adalah karena memanfaatkan besarnya keinginan sebagian orang bekerja di luar negeri meski dengan skill dan modal pas-pasan.

Disisi lain, kemiskinan dan minimnya akses mendapatkan pekerjaan bagi sebagian orang, khususnya yang tinggal di pedesaan, akhirnya membuat mereka harus memantapkan tekad bekerja di luar negeri. Meski harus berangkat dengan cara ilegal dan dengan resiko yang besar.

Ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang terjadi selama ini juga menjadi pemicu timbulnya kemiskinan struktural. Dimana kemiskinan struktural ini lahir bukan karena ketiadaan keingingan untuk bekerja hingga mendapat penghasilan labih, tetapi lebih pada korban kebijakan.

Padahal jika kita kaitkan dengan kebijakan anggaran, mestinya persoalan TKI Ilegal maupun TKI yang modal-nya pas-pasan mulai berkurang, dan bahkan bisa hilang. Sebab sudah ada anggaran khusus untuk desa yaitu Dana Desa. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membangun Sumber Daya Manusia yang tinggal di desa agar dapat bekerja secara layak.

Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun sejak pemberlakukan UU Desa, pertanyaannya lalu kemana dana tersebut dan bagaimana pemanfaatannya. Jangan-jangan hanya digunakan untuk membangun fisik saja, yang ujungnya memperkaya sebagian orang, seperti di contohkan dibeberapa daerah. Banyak kepala Desa maupun Perangkat Desa yang akhirnya harus menjalani hukuman karena diputus bersalah menyelewengkan dana desa. Catatan kritis terhadap ini mutlak harus dilakukan. Sebab persoalan TKI tidak berdiri sendiri namun kompleks, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Tidak kalah penting juga, kedepan perlu dipikirkan, membangun daya saing calon TKI. Terlebih era sekarang, adalah era dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (baca;MEA). Perlu SDM handal dengan skil berkualitas untuk menjadi TKI. Pemikiran komperhensif harus dilakukan, untuk mengatasi persoalan dari Hulu ke Hilir penempatan dan perlindungan TKI.

Terakhir, pemberdayaan Purna TKI juga sangat penting, sebab persoalan lain akan muncul setelah seseorang sudah tidak menjadi TKI atau terpaksa harus berhenti menjadi TKI. Kemiskinan jangan sampai kembali menghimpit, karena minimnya kemampuan berusaha untuk bertahan selepas tidak menjadi TKI.

Pada November pas dengan momentum hari Pahlawan, jangan sampai ada kabar duka lagi yang dialami oleh “Pahlawan Devisa”. Semboyan Kerja, Kerja, Kerja tentu harus nyata diwujudkan, termasuk dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Jangan sampai ini hanya menjadi jargon. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved