Breaking News:

Berantas Pungli

AKBP Brotoseno Tersangka Suap Rp 1,9 Miliar Terancam Dipecat

Polri akan memproses pemecatan AKBP Brotoseno, kepala unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,

Editor: iswidodo
Ambaranie Nadia K.M
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar 

TRIBUNJATENG.COM - Polri akan memproses pemecatan AKBP Brotoseno, kepala unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, apabila dia terbukti bersalah melalui putusan pengadilan. Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, proses pemecatan dilakukan melalui sidang kode etik profesi.

"Jadi seseorang yang telah terbukti melanggar tindak pidana, itu akan diajukan ke sidang kode etik profesi," ujar Boy di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (20/11).

Boy menuturkan, dalam sidang kode etik, anggota yang terbukti bersalah dapat diberhentikan secara tidak hormat. "Kalau dia AKBP, dalam hal ini kepada Kabareskrim, tentunya nanti diteruskan kepada Kapolri, untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata dia.

Saat ini Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terhadap Brotoseno. Polisi memiliki waktu 60 hari setelah penahanan Brotoseno, pada Jumat (18/11) lalu, untuk merampungkan berkas perkara.
"Setelah berkas perkara selesai, maka nanti akan diajukan ke sidang peradilan," ucap Boy.

Setelah hakim menjatuhkan vonisnya, atasan yang bersangkutan di kepolisian akan mengajukan pelaksanaan sidang kode etik profesi. "Dalam sidang kode etik dapat mengusulkan seseorang yang melanggar hukum berat itu untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Itu mekanismenya begitu untuk pemberhentian," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, meminta Polri menindak tegas AKBP Brotoseno, yang kedapatan menerima suap saat menangani perkara. "Polri kan penegak hukum, pasti akan menindak siapa saja termasuk anggotanya. Ini kan bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah banyak pula yang kena hukum," kata Agus di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11).

Ia juga mengimbau agar Polri tidak membeda-bedakan penanganan kasus suap. Agus menyatakan Polri harus menindak tegas pelaku pungutan liar atau korupsi, meski pelakunya berasal dari internal. Meski demikian, Agus menilai apa yang dilakukan Brotoseno tidak serta merta mencerminkan institusi Polri secara keseluruhan.

Menurut Agus, apa yang dilakukan Brotoseno merupakan atas nama pribadi. Dengan demikian, kata Agus, fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum tetap harus dijunjung tinggi. "Kan tergantung dari pribadinya. Yang penting hukum tak bedakan siapapun pelakunya, harus tetap ditindak tegas," lanjut Agus.

Brotoseno dan Kompol D, beserta pihak penyuap berinisial HR dan LM dalam kasus suap telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap akhir pekan lalu oleh tim sapu bersih pungutan liar dan tim pengamanan internal.

Pemberian suap dalam kasus itu terkait dugaan kasus cetak sawah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2012-2014 di Kalimantan. Brotoseno dan D, diduga menerima uang Rp 1,9 miliar dari seorang pengacara berinisial HR. Rencananya, uang yang diberikan sebesar Rp 3 miliar.
Namun, HR baru menyerahkan Rp 1,9 miliar. HR merupakan pengacara mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang saat ini masih berstatus saksi dalam kasus cetak sawah itu. (tribunjateng/cetak/kompas)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved