Izin Operasional Tiga Perusahaan Jasa Pengiriman Logistik di Jateng Terganjal

Tony mengungkapkan, ada tiga perusahaan jasa pengiriman logistik di Jateng yang izin operasionalnya terganjal sejak Agustus 2016.

TRIBUNJATENG.COM - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) ‎Jawa Tengah, Tony Winarno mengeluhkan pembatasan izin penyelenggaraan pos yang dilakukan pemerintah. Dia khawatir, kondisi ini memicu munculnya perusaha jasa pos ilegal.

"Seharusnya, izin diutamakan setelah itu operasional. Kalau izin sulit, bisa jadi mereka beroperasi dulu dan mengurus izinnya belakangan," kata Tony di sela musyawarah wilayah V di Hotel Pesonna Semarang, Kamis (24/11).

Tony mengungkapkan, ada tiga perusahaan jasa pengiriman logistik di Jateng yang izin operasionalnya terganjal sejak Agustus 2016.

Menurutnya, pembatasan izin ini merupakan dampak munculnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

Aturan tersebut membuat gubernur tak bisa memberi izin operasional perusahaan baru yang bergerak di bidang logistik.

Padahal, menurut Tony, pengoperasian tiga perusahaan tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan perusahaan logistik di Jateng. Apalagi, jika tiga perusahaan itu memiliki 35 cabang yang tersebar di seluruh wilayah atau pelosok.

"Kami berharap ada resolusi. Kami mendesak pemerintah memperbaiki tata laksana izin penyelenggaraan pos ini," harapnya.

Kekhawatiran banyaknya perusahaan jasa liar karena ganjalan izin juga disampaikan ‎Wakil Ketua Umum DPP Asperindo, Budi Paryanta‎. Apalagi, dari pengamatannya, beberapa perusahaan yang sudah melayani jasa penegiriman barang belum memiliki izin operasional.

Dia pun tak menyalahkan kondisi ini.

"Ibaratnya kue ada di atas meja, masa dibiarkan tidak dimakan. Yang penting, bagi mereka, pasar ditangkap dulu. Soal izin, belakangan," ujar Budi.

Dia khawatir, jika terus dibiarkan, tak hanya pengusaha yang berizin yang dirugikan. Konsumen pun akan merasa tak tenang dan tak memiliki kepastian jaminan

terhadap barang yang dikirim lewat perusahaan tak berizin tersebut. (TRIBUNJATENG/.CETAK)

Editor: a prianggoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved