Penyelesaian Proyek Jalingkut Kudus Terhambat Penganggaran

Target penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kudus, yang menghubungkan Mijen - Peganjaran, pada 2017 terancam gagal.

Penyelesaian Proyek Jalingkut Kudus Terhambat Penganggaran
tribunjateng/yayan isro roziki
Warga Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, bersikukuh akan tetap memblokade pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kudus 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -- Target penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kudus, yang menghubungkan Mijen - Peganjaran, pada 2017 terancam gagal.

Musababnya, pengajuan anggaran guna pembebasan tanah oleh Dinas Binamarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BPESDM) pada APBD 2017 tak disetujui oleh DPRD Kudus.

Sekretaris Kecamatan Kaliwungu, M. Fitrianto, mengatakan molornya penyelesaian proyek Jalingut ini tentu akan membuat warga kecewa. Menurut dia, beberapa waktu sebelumnya sempat terjadi dinamika di tataran warga terkait proyek pembangunan Jalingkut tersebut.

Disampaikan, kini warga telah sepenuhnya mendukung penyelesaian proyek tersebut. "Warga sudah mengalahan dan berkorban agar pembangunan jalan itu segera rampung, tapi kalau ternyata begini pasti ini akan membuat warga kecewa," ucapnya, Selasa (29/11).

Kepala Dinas BPESDM Kudus, Sam'ani Intakoris, mengatakan pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2017, pihaknya mengajukan anggaran Rp5,5 miliar untuk pembebasan lahan sepanjang kurang lebih 165 meter X 20 meter, milik warga yang enggan mengikuti mekanisme penataan program konsolidasi tanah perkotaan (KTP). Sehingga, mau tak mau tanah sepanjang dan selebar itu akan dibebaskan dengan cara dibeli.

Disampaikan Sam'ani, anggaran yang disetujui oleh DPRD Kudus terkait Jalingkut hanya anggaran untuk melakukan appraisal atas tanah yang hendak dibebaskan tersebut sebesar Rp100 juta. "Penuntasan Jalingkut akan molor. Anggaran pembebasan tanah untuk penuntasan Jalingkut masih bisa dianggarkan lagi pada APBD Perubahan 2017," ucapnya.

Menurut dia, tak hanya anggaran pembebasan lahan untuk Jalingut yang tk disetujui oleh kalangan legislatif. Beberapa usulan anggaran untuk proyek lain pada APBD Murni 2017 ini juga banyak yang tak disetujui.

Disebutkan, pihanya mengajukan usulan anggaran Rp103 miliar untuk membiayai sejumlah rencana kegiatan. Dari jumlah itu, yang diseutjui hanya Rp73 miliar. Angka sebesar itu, menurut dia, masih jauh di bawah rencana kegiatan yang berasal dari serap aspirasi para anggota dewan yang mencapai Rp120 miliar.

"Nilai usulan anggaran non-aspirasi yang dipangkas besarannya mencapai Rp30,15 miliar, kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami adalah pelaksana kegiatan, sementara untuk budgeting adalah hak dan kewenangan mereka," ujar dia. (*)‎

Penulis: yayan isro roziki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved