Lima Proyek di Dinas BPESDM Kudus Terancam Putus Kontrak

"Dari sekian ratus proyek, hampir 100 persen rekanan yang ada pernah kami tegur‎," ucapnya

Lima Proyek di Dinas BPESDM Kudus Terancam Putus Kontrak
Tribun Jateng/yayan Isro Roziki
Kepala Dinas BPESDM Kudus, Sam'ani Intakoris, mengawasi langsung proyek pengerjaan saluran di Mejobo, kemarin. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pada kurun waktu 2016, terdapat 215 proyek pengerjaan atau kegiatan fisik di bawah naungan Dinas Binamarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BPESDM) Kudus, baik berupa pengerjaan jembatan, jalan, talud maupun saluran irigasi. Dari jumlah itu, saat ini sekitar 50 persen di antaranya telah r‎ampung dikerjakan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas BPESDM Kudus, Sam'ani Intakoris, Kamis (1/12).

"Dari sekian ratus proyek, hampir 100 persen rekanan yang ada pernah kami tegur‎," ucapnya.

Menurut dia, 50 persen di antaranya mendapat teguran cukup keras. Hal itu lantaran, saat pengawasan pihaknya‎ menemukan pengerjaan yang ukurannya, volume, maupun mutu, tak sesuai dalam kesepakatan kontrak.

"‎Bahkan, 15 di antaranya kami minta untuk dibongkar kembali dan dibenahi sesuai dengan kontrak yang ada. Belasan pekerjaan yang sampai harus dibongkar antara lain proyek kegiatan jalan, saluran, dan talud," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut dia, dari sisa kegiatan fisik yang sampai saat ini belum selesai, lima di antaranya terancam putus kontrak. "Ada pengerjaan saluran irigasi dan talud. Ini waktunya sudah mepe‎t, kalau tak dikebut siang malam tak akan selesai. Nanti kalau begitu kita putus kontraknya," tandas dia, tanpa mau menyebut secara rinci item pekerjaan yang dimaksud.

Menurut Sam'ani, pihaknya tak segan-segan untuk memutus kontrak atau mendenda rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. "Kita sudah menerapkan denda kepada rekanan yang mengerjakaan 47 item pekerjaan, -rata-rata pemasangan LPJU-, ‎lantaran penyelesiannya tak tepat waktu," tuturnya.

‎Di samping itu, ia tak menutup mata terhadap sejumlah rekanan yang selama ini kinerjanya dinilai cukup bagus dan memuaskan.

"Ada 16 rekanan yang cukup bagus. Artinya bukan mereka tak pernah ditegur, tapi begitu mendapat teguran langsung secepatnya diperbaiki, hasil akhirnya juga cukup bagus," sambung dia.

Masih menurut Sam'ani, untuk menjaga kualitas pengerjaan, pihakan membuka kanal aduan dari masyarakat. Dikatakan, masyarakat juga berhak mengawasi lantaran uang yang digunakan untuk kegiatan fisik itu adalah uang rakyat.

"Dari sekian kegiatan, 30 persen di antaranya pernah dilaporkan oleh masyarakat maupun LSM. Gak apa-apa, kita apresiasi, ini kan eranya transparansi," tegasnya. (*)‎

Penulis: yayan isro roziki
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved