Ketua Badan Pengkajian MPR RI: Demokrasi Prosedural Minim Esensi

Kita sudah menerapkan demokrasi, tapi masih prosedural. Terkadang tanpa dibarengi esensi, yang sesungguhnya itulah yang kita tuju

Ketua Badan Pengkajian MPR RI: Demokrasi Prosedural Minim Esensi
TRIBUN JATENG/YAYAN ISRO" ROJIKI
Ketua Badang Pengkajian MPR, Bambang Sadono, memberi ceramah di Hotel Griptha Kudus, Minggu (11/12/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, mengatakan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang menerapkan sistem demokrasi.

Sayang, demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural, belum sampai kepada tataran esensi.

"Kita sudah menerapkan demokrasi, tapi masih prosedural. Terkadang tanpa dibarengi esensi, yang sesungguhnya itulah yang kita tuju," kata Bambang, di sela-sela Serap Aspirasi Masyarakat Penguatan Demokrasi Pancasila di Hotel Griptha Kudus, Minggu (11/12/2016).

Saat ini banyak praktik-praktik demokrasi yang keluar dari nilai-nilai Pancasila.

Padahal, menurut Bambang, sesungguhnya Pancasila telah disepakati sebagai rujukan nilai segala perundangan dan peraturan yang ada.

"Pancasila kita sepakati sebagai rujukan nilai, baik undang-undang dasar maupun perundangan dan peraturan lain. Persoalannya saat ini, apakah kita sudah menerapkan itu," tutur dia.

Menurut Bambang, indikasi bahwa kita masih menerapkan demokrasi secara prosedural dan belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, adalah maraknya money politics.

Menurut dia, mula-mula politik uang dianggap sebagai kecelakaan dalam berdemokrasi.

"Saat ini sudah beralih menjadi modus operandi. Pemilih merasa, jika tak ada money politics maka calon yang ada tak sesuai harapan," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: yayan isro roziki
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved