Ternyata Ada 16.000 Tenaga Honorer di SMA dan SMK yang akan Dibiayai Pemprov Jateng

Ternyata Ada 16.000 Tenaga Honorer di SMA dan SMK yang akan Dibiayai Pemprov Jateng mulai 2017

Ternyata Ada 16.000 Tenaga Honorer di SMA dan SMK yang akan Dibiayai Pemprov Jateng
TRIBUNJATENG/HERMAWAN HANDAKA
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo blangkonan saat pelantikan pejabat eselon II Pemprov Jateng 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kabar gembira! Mulai tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membiayai tenaga honorer yang bekerja di SMA dan SMK.
Namun mulai tahun 2018 mendatang, akan melakukan seleksi pada tiap tenaga honorer. Sebab anggaran dari Provinsi untuk pembiayaannya dinilai terlalu berat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, pemberlakuan Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa SMA dan SMK dilimpahkan kewenangan pengelolaannya dari Pemkab/Pemkot ke Provinsi.

Di tahun 2017 sebagai masa transisi, Pemprov masih membiayai belasan ribu para tenaga honorer baik guru maupun tenaga kependidikan, termasuk honorariumnya. Jumlah tenaga honorer di SMA dan SMK se Jateng mencapai 16.000 orang. “Tahun berikutnya kita akan pakai pola seleksi,” katanya, Minggu (1/1).

Ia menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk pembiayaan sekolah-sekolah itu, awalnya dikirimkan langsung ke Kabupaten/Kota. Namun ternyata alih kewenangan ini tak serta merta sepenuhnya diserahkan ke Pemprov Jateng.

Puryono mengngungkapkan, terdapat usulan ke pemerintah pusat agar tenaga honorer diseleksi menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Penempatan seseorang di sekolah tertentu juga disesuaikan dengan kebutuhannya.

“Jadi kita lihat dulu analisis jabatannya dan kebutuhannya, misalnya di sekolah itu dibutuhkan berapa guru? Tentu yang sesuai dengan bidangnya, jangan sampai ada yang menumpuk di situ,” katanya.

Usulan itu juga termasuk untuk para tenaga kependidikan atau non guru. Jangan sampai lulusan sarjana pertanian, ternyata di sekolah tersebut bekerja menjadi staf administrasi.
Selain itu, pihaknya meminta pada pemerintah pusat agar meninjau ulang jumlah DAU untuk Jateng. Karena nominal yang diberikan saat ini dinilai masih jauh dari kebutuhan untuk semua SMA dan SMK se Jateng. “Seharusnya DAU Pemprov Jateng Rp 3, 6 triliun, sekarang baru Rp 1,9 triliun, masih jauh,” ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menilai, pemerintah masih melakukan dikotomi pada kebijakan bidang pendidikan. Masih terjadi dikotomi antara negeri dengan swasta. UU 23 tahun 2014 terkait alih kewenangan pengelolaan SMA dan SMK juga fokus pada sekolah negeri.

“Mestinya semua kebijakan berlaku adil pada sekolah negeri dan swasta,” katanya.
Ia berharap, Pemprov memiliki komitmen pada pendidikan dengan meningkatkan anggarannya secara proporsional. Begitupula, peningkatan tersebut jangan hanya fokus ke sekolah negeri, namun juga swasta.

Zen menegaskan, lembaga pendidikan swasta dituntut mampu menghasilkan output yang berkualitas dan seimbang dengan sekolah negeri. Namun hal itu tak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang berimbang pula. Masih banyak kesejahteraan guru sekolah swasta di bawah UMK.

“Masyarakat sudah maksimal dalam pembiayaan sekolah masing masing, maka membutuhkan suntikan kebijakan anggaran dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa UU 23 tahun 2014 konsepnya bukan hanya untuk sekolah negeri, maupun guru sekolah negeri, namun juga di sekolah swasta.

“Konsepnya dulu akan mendapatkan perhatian anggaran baik terhadap guru non PNS sekolah swastanya, sarana dan prasarananya maupun siswanya,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. (tribunjateng/had)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved