Jumlah Penumpang Kapal Terbakar Simpang Siur, Menhub Langsung Copot Syahbandar

TRIBUNJATENG.COM - Kebakaran di Kapal Motor (KM) Zahro Express yang mengakibatkan tewasnya 23 orang penumpang, Minggu (1/1) pagi, berbuntut panjang. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mencopot Syahbandar Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Deddy Junaedi, sebagai pihak yang menerbitkan surat persetujuan berlayar.

"Kami sudah bebastugaskan yang bersangkutan. Kami juga akan meminta klarifikasi kepada dia, sejauh apa prosedur standar operasi (SOP) dijalankan di lapangan," ujar Budi ketika ditemui di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/1).

Budi menyebutkan, dia berencana meminta Pelni dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Perairan (ASDP) untuk menggantikan operasi kapal rakyat di Muara Angke.

Kapal Zahro Express ludes terbakar dalam pelayaran dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Minggu. Kapal yang membawa ratusan wisatawan domestik itu terbakar setelah berlayar sekira 1 mil laut dari Muara Angke.

PENDATAAN KORBAN - Petugas melakukan pendataan identitas korban terbakarnya kapal Zahro Express di bagian Sentra Visum dan Medikolegal RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Senin (2/1/2017). TRIBUNNEWS/HERUDIN

Data penumpang masih simpang siur. Data sementara, 23 penumpang dinyatakan tewas, sebagian besar akibat luka bakar, sedangkan korban selamat 130 dan korban dalam perawatan berjumlah 31 orang. Soal jumlah penumpang itu, Budi menyerahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang tengah melakukan penyelidikan. Budi mengaku mendapat laporan yang berbeda‑beda terkait jumlah penumpang kapal.

"Manifest (data penumpang) akan diselidiki KNKT. Selama ini kami hanya dapatkan angka yang berasal dari katanya, katanya," ujar Budi.

Budi juga menyebut masih banyak kesimpangsiuran informasi perihal munculnya api di kapal Zahro. "Kami berikan kewenangan kepada KNKT untuk investigasi. KNKT yang akan mendapatkan angka‑angka tersebut, baik tercantum manifest maupun yang sebenarnya ada di kapal tesebut," ungkap Budi.

Pencopotan Deddy Junaedi sebagai Syahbandar Pelabuhan Muara Angke juga dibenarkan oleh Direktur Jenderal Perahubungan Laut (Dirjen Hubla), Tonny Budiono. Ia menyebut Deddy lalai dalam tugasnya. "Betul dicopot, atas nama Deddy Junaedi. Dia bertugas baru beberapa bulan, masih baru," kata Tonny.

Deddy menandatangani sertifikat kelaikan KM Zahro Express, pada Desember 2016. Kapal tersebut sudah beroperasi sejak 2013.
"Jadi izin terakhir itu untuk perpanjangan. Setiap enam bulan sekali itu izin diperpanjang," ujar Tonny.

Ia menambahkan seorang syahbandar seharusnya juga memastikan apakah pelayaran kapal sesuai dengan standar operasional.

Syahbandar juga seharusnya memastikan kesesuaian antara manifes dan penumpang. "Spesifikasi kapal bisa mengangkut 285 orang, tetapi di manifes hanya terdapat 100 nama," tambah Tonny.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyebut kondisi di dalam kapal KM Zahro Express saat kejadian masih sangat lapang. Sejumlah anak‑anak, katanya, masih dapat berlarian di atas dek kapal.

"Dari beberapa korban selamat yang saya temui, mereka bilang dalam kapal itu masih lapang. Masih ada yang bisa berlari‑lari," jelasnya di RS Polri, Kramatjati, Jakarta, Senin.

Penjelasan para penumpang itu, kata dia, menepis anggapan kapal Zahro kelebihan penumpang. "Jadi kalau dikatakan overcapacity (kelebihan penumpang), sepertinya tidak. Kemarin Kemenhub juga sudah jelaskan itu," tambahnya. (tribunjateng/cetak/Tribun Network/jar/rio)