Breaking News:

PILKADA 2017

Pilih Jadi Tukang Pijat Daripada Peminta-minta, Ini Harapan Mereka Terkait Pilkada 2017

Sejumlah tunanetra memilih menekuni jadi tukang pijat daripada peminta-minta. Mereka sampaikan harapan terkait Pilkada 2017

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Sejumlah tunanetra memilih menekuni jadi tukang pijat daripada peminta-minta. Mereka sampaikan harapan terkait Pilkada 2017 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES- Matahari sudah berada tepat di atas kepala, namun belum ada seorang pun yang memakai jasa Sunarko (28). Ia hanya duduk di teras Masjid Agung kompleks Alun Alun Brebes, sesekali merebahkan tubuhnya di keramik masjid.

Ia sudah menjadi juru pijat tunanetra belasan tahun di kompleks alun- alun. Terkadang, ia berjalan berbaris bersama teman- temannya sesama tunanetra untuk memutari perumahan mencari pelanggan.

"Kadang sepi begini, kadang ya ramai (pelanggan). Tidak mesti," ucapnya, Minggu (15/1/2017).

Diberi kelebihan sejak lahir, ia lebih memilih menjadi juru pijat, dibandingkan harus meminta- minta di jalan. Setelah dirasa umurnya cukup, ia belajar memijat secara otodidak.

Ketika ditanya terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Brebes, ia mengatakan tiap pergantian pemimpin daerah, tidak ada pengaruh terhadap hidupnya.

"Seharusnya, orang seperti kami diperhatikan. Bersyukur kami menjadi juru pijat, inginnya ada perhatian lebih dari pemimpin daerah," jelasnya.

Meskipun demikian, warga Wanasari, Brebes itu tidak apatis, ia tetap akan menggunakan hak suaranya pada Februari 2017. Saat mencoblos, ia hanya berharap pasangan calon yang dipilih dapat meningkatkan kesejateraannya sebagai kaum difabel.

Selain itu, ia mengungkapkan di setiap pesta demokrasi, para pemilih tunanetra mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi pemungutan suara. Tak jarang, mereka harus berjalan bersama orang lain agar atau berbaris sesama tunanetra agar tak tersesat.

Sesampainya di TPS pun mereka kembali harus bersusah payah mengantre bersama pemlih lainnya. Terkadang malah ada TPS yang susah dinaiki karena bentuknya panggung.

Ia hanya meminta agar penyelenggara pilkada dapat memudahkan kaum difabel seperti dirinya untuk memilih bupati dan wakil bupati. Mencoblos calon pemimpin, kata dia, merupakan haknya memberikan suara.

KPU juga sebenarnya tidak menutup telinga terkait pemilih dari kaum difabel. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 yang membahas syarat pembangunan TPS. Yang mana, harus aksesibel bagi kaum difabel. Yakni tanpa tangga, tanjakan, dan tidak berada jauh dari pemilih difabel.

"Nanti akan kami terapkan, jadi sebelum TPS dibangun, KPU akan survei ke tempat dan melihat kelayakannya. Baru, setelah sesuai syarat, pembangunan TPS dilakukan. Untuk lokasi pembangunan, jelas tidak jauh dari pemukiman warga," jelas Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pahlevi.

Menurut Peraturan KPU (PKPU), tempat pemungutan suara (TPS) didesain sedemikian rupa agar bisa diakses kaum difabel. Misalnya, desain meja untuk mencoblos tingginya maksimal 100 sentimeter, pintu masuk TPS juga harus mempunyai lebar minimal 90 sentimeter. Hal itu agar bisa dijangkau dengan kursi roda.

"Selain itu, di sekitar TPS juga tidak boleh ada rumput tinggi dan parit. Ini supaya kaum difabel yang mau memilih nyaman. Sudah ada peraturannya secara detail sehigga difabel bisa terakomodir dan terjamin hak suaranya," kata Komisioner KPU Brebes Divisi Teknis, Ahmad Hanfan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved