Ribuan Petani Tembakau Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Ini Tuntutannya

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ribuan petani tembakau dari berbagai daerah di Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (17/1/2017).

Berdasar pantauan tribunjateng.com, mereka datang menaiki truk dan bus. Dalam aksinya mereka melakukan orasi, membentangkan spanduk dan poster, berisi tuntutan pada pemerintah untuk menghentikan impor tembakau.

Selain itu, mereka juga menuntut DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan yang kini sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

Aksi oleh ribuan petani ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan Satpol PP Provinsi Jateng. Di tengah aksi, mereka juga menampilkan sejumlah kesenian tradisional dari daerah masing-masing. Serta menampilkan aksi teaterikal penderitaan petani tembakau.

Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Nur Ahsan mengatakan, para petani mendorong Gubernur Jateng Ganjar Pranowo agar menyampaikan pada Presiden RI Joko Widodo, untuk mengeluarkan amanat presiden sebelum RUU Pertembakauan disahkan menjadi UU.

Selain itu, lanjutnya, petani menolak impor tembakau masuk ke Indonesia karena sangat mengancam kondisi ekonomi petani tembakau dalam negeri. Pada 2016 saja, petani tembakau sangat terpuruk, selain karena kondisi cuaca juga imbas dari adanya impor tembakau yang membludak ke Indonesia.

"Kami juga mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Pertembakauan menjadi UU agar kemudian seluruh petani tembakau di Indonesia merasa mendapatkan perlindungan dari negara," katanya.

Ia mengatakan aksi petani tembakau hari ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Kantor Gubernur Jateng, pada 9 Januari 2017 lalu sekitar 1.000 petani tembakau dari Wonosobo, Klaten, dan Boyolali. Namun saat itu Gubernur belum sempat menemui petani.

"Kami merasa belum puas sebelum menyerahkan petisi dan dukungan terkait penolakan impor tembakau yang akan diserahkan langsung kepada Gubernur dan Gubernur menandatanganinya, kemudian surat dan petisi itu akan diserahkan Presiden," katanya.(*)