Lowongan Beasiswa Dokter Spesialis Obgyn Dibiayai Pemkab Purbalingga, Ini Syaratnya

Lowongan Beasiswa Dokter Spesialis Obgyn Dibiayai Pemkab Purbalingga, Ini Syaratnya

Penulis: khoirul muzaki | Editor: iswidodo
net
Untuk menekan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pemenuhan tenaga Obgyn, Pemkab Purbalingga mewacanakan pemberian beasiswa bagi tenaga dokter untuk mengambil spesialis Obgyn. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Untuk menekan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pemenuhan tenaga Obgyn, Pemkab Purbalingga mewacanakan pemberian beasiswa bagi tenaga dokter untuk mengambil spesialis Obgyn.

Wakil Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, para dokter yang terseleksi untuk mengambil spesialis tersebut, harus bersedia menjalani ikatan dinas dengan Pemkab Purbalingga. Spesialis Obgyn yaitu dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi, spesialisasi yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita.

"Setelah lulus dari spesialis, dokter tersebut harus bekerja di jajaran kesehatan di Purbalingga," kata Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Kamis (19/1).

Menurut Dyah, Kabupaten Purbalingga menghadapi permasalahan serius berkaitan dengan kesehatan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga berada di angka 67.02, atau menempati posisi ke 27 se-Jateng.

Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Purbalingga juga masih tinggi, dimana AKI per 100 ribu Kelahiran Hidup (KH) sebesar 136, dan AKB Per 10 ribu KH sebesar 10.

Permasalahan kesehatan lain yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Kabupaten Purbalingga, masih terdapat 1.797 anak balita di daerah itu mengalami gizi kurang, 54 balita diantaranya bahkan mengalami gizi buruk.

Belum lagi, kasus HIV AIDS yang angkanya terus meningkat.

"Untuk permasalahan kesehatan itu, khususnya menyangkut AKI dan AKB, salah satu upaya kami adalah dengan menambah tenaga obgyn di rumah sakit dan puskesmas," kata Wabup.

Wabup juga meminta setiap bayi yang dilahirkan agar mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif minimal enam bulan dan maksimal 2 tahun. Pemkab bahkan mendorong perusahaan yang memperkerjakan perempuan atau ibu-ibu agar menyiapkan ruang laktasi. Saat ini, kata dia, baru dua perusahaan yang menyiapkan ruang laktasi.

"Sedang untuk kantor pemerintah, semua bangunan baru harus dilengkapi dengan ruang laktasi," kata Wabup.

Sementara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tataran Puskesmas, Pemkab terus mendorong akreditasi puskesmas menuju kategori Paripurna. Saat ini, terdapat 22 puskesmas, 11 diantaranya menerima layanan rawat inap.

Pada tahun 2017 ini, kata Dyah, puskesmas rawat inap ditargetkan bertambah dua lagi.

"Dengan penambahan jumlah puskesmas rawat inap dan peningkatan kualitas tenaga medis, maka diharapkan permasalahan bidang kesehatan akan bias teratasi," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved