Breaking News:

Bupati Rembang: Kami Ditangisi 2.500 Orang yang Bekerja di Pabrik Semen

Bupati Rembang, Abdul Hafid menyayangkan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia (SI) yang adalah perusahaan milik negara atau BUMN

tribunjateng/m zainal arifin/IST
Direktur Utama Semen Gresik, Sunardi Prionomurti (kiri), secara simbolis menyerahkan bantuan hewan kurban berupa sapi kepada Bupati Rembang, Abdul Hafidz, di Rembang (9/9). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bupati Rembang, Abdul Hafid menyayangkan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia (SI) yang adalah perusahaan milik negara atau BUMN, gagal beroperasi di daerahnya.

Dalam diskusi yang digelar stasiun radio swasta di Hotel Pandanaran, Kota Semarang, Selasa (24/1/2017), Abdul Hafid mengungkapkan, bahwa PT SI sudah mengeluarkan biaya pembangunan fisik pabrik sekitar Rp 5 triliun, dan memberikan CSR ke masyarakat Rembang sekitar Rp 25 miliar.

Selain itu, dirinya sebagai Kepala Daerah, mengaku iri dengan perkembangan dan kemajuan daerah tetangga. Karena masing-masing daerah yang terdapat investasi besar, mampu mengubah perekonomian warganya dan wajah daerah setempat. Kemiskinan juga dapat terentaskan.

"Saya selaku pimpinan daerah, iri. Kalau Tuban punya tiga pabrik semen, Kudus punya pabrik rokok, Pati punya banyak industri yang menyebar di seluruh wilayah, Blora punya minyak, Rembang nggak punya apa-apa. Ini fakta, maka Rembang tenggelam," ungkapnya.

Ia mengatakan, sebenarnya selama ini di Rembang ada 14 perusahaan yang melakukan penambangan sejak tahun 1996. Namun produksinya kecil, dan produknya pun dibawa dan diolah di luar Rembang. Dampaknya, peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar kurang berpengaruh.

Sementara kerusakan lingkungannya sangat luar biasa, karena tak ada pengendalian dan upaya penghijauan dari penambang. Sedangkan saat ini, PT SI dalam Amdalnya sudah secara tegas bakal mengelola lingkungan. Selain itu juga mengolah produknya di Rembang.

"Maka saya ingin tambang yang berpotensi diambil dan diolah juga di sana, sehingga tambang benar-benar bisa memberdayakan," katanya.

Menurutnya, jika pabrik semen tak jadi beroperasi maka bakal ada dampak sosialnya. Jika masih bisa beroperasi maka pertumbuhan ekonomi pasti akan baik. Ia mengaku sekitar 2.500 warganya yang sebelumnya bekerja di pembangunan pabrik, mengeluhkan pencabutan izin lingkungan oleh Gubernur Jateng.

"Kami ditangisi 2.500 orang yang hidupnya kemarin kerja di semen. Mereka sudah kredit motor karena sudah merasa punya penghasilan tetap, dan lainnya. Ini masalah ekonomi," katanya.

"Maka saya selaku pemerintah daerah, akan melihat perkembangannya sejauh mana upaya pihak pemerintah dan semen mencarikan solusi. Saya berupaya masalah sosial bisa dikendalikan, BUMN juga tidak rugi," sambung Hafid.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno yang hadir dalam diskusi ini, mengatakan, dalam dokumen Amdal rencana pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT SI, saat pembangunan memang butuh tenaga kerja sekitar 1.200 orang, tapi pasca operasi hanya 356 orang.

"Kita memang sama-sama mendukung BUMN karena itu tangungjawab bersama, tapi nggak pernah dihitung bahwa luasan lahan yang hilang itu juga berkaitan dengan nasib petani yang tidak terkover sejumlah 356 orang pasca operasi," katanya.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved