Menjerat Debitur Nakal, Bank Pilih Pengadilan Atasi Kredit Macet

Pengurus PKPU dan kurator pailit, Rizky Dwinanto, mengatakan, alasan bank mengajukan dua proses hukum perdata tersebut ke debitur

Menjerat Debitur Nakal, Bank Pilih Pengadilan Atasi Kredit Macet
tribunjateng/dok
Target pembangunan 8.000 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah terancam gagal tercapai. 

JAKARTA, TRIBUNJATENG.COM -- Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan kerap menjadi solusi bagi bank untuk mengatasi kredit macet.

Pengurus PKPU dan kurator pailit, Rizky Dwinanto, mengatakan, alasan bank mengajukan dua proses hukum perdata tersebut ke debitur adalah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian sita jaminan.

Pasalnya, bank sering menghadapi kendala ketika ingin mengeksekusi jaminan utang. "Ketika permohonan lelang sudah selesai, biasanya ada saja yang dihadapi saat ingin mengeksekusi seperti adanya permohonan kepailitan dan PKPU yang diajukan oleh pihak ketiga atau sukarela. Belum lagi adanya gugatan dari pihak lain yang membuat proses eksekusi tidak menjadi efektif," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (29/1).

Apalagi, proses permohonan lelang memakan waktu antara 1-3 bulan. Menurut Rizky, jika dibandingkan dengan proses kepailitan dan PKPU, keduanya jauh lebih efektif. Dilihat dari jangka waktu yang lebih singkat dan memiliki kepastian sita umum karena kebal dengan intervensi dari pihak ketiga.

Menurutnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada kenyataannya, saat menerima permohonan lelang dari proses kepailitan dan PKPU akan terus melanjutkan proses eksekusi meski adanya gugatan.

Kendati demikian, Rizky bilang soal efektivitas dua proses hukum ini tergantung pada proses PKPU dan kepailitan itu sendiri. Mulai dari regulasi, para kreditur yang terlibat, hakim pengawas, dan debitur.

Sementara, pengamat sekaligus praktisi dalam hukum Kepailitan dan PKPU Ricardo Simanjuntak, mengatakan, efektivitas PKPU dan Kepailitan tergantung dari kualitas jaminan bank tersebut.

"Lewat permohonan pailit dan PKPU debitur bisa mengancam para kreditur jika nilai jaminannya jauh lebih rendah dari total utang," ungkapnya.

Dengan begitu, Ricardo berpendapat, pihak bank harus mulai mengkaji dan menganalisis dengan detil saat memberikan kredit. Salah satunya, nilai dari aset yang dijaminkan. Tak hanya itu, bank juga harus menganalisis dan mengevaluasi debitur meski utang telah diberikan. (kontan/sinar utami)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved