Breaking News:

VIDEO Rumahnya akan Digusur Damri, Puluhan Warga Minta Perlindungan ke Gerindra

VIDEO Rumahnya akan Digusur Damri, Puluhan Warga Minta Perlindungan ke Gerindra di Kantor DPC Partai Gerindra, Selasa (31/1).

Penulis: galih permadi | Editor: iswidodo
tribunjateng/galih permadi
Sebanyak 20 orang perwakilan warga Mpu Tantular IVA RT 04 RW 11 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara menemui Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Sigit Ibnugroho, di Kantor DPC Partai Gerindra, Selasa (31/1). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARAN

G - Sebanyak 20 orang perwakilan warga Mpu Tantular IVA RT 04 RW 11 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara menemui Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Sigit Ibnugroho, di Kantor DPC Partai Gerindra, Selasa (31/1).

Mereka mengadu sekaligus meminta pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) Satria terkait dengan rencana pengosongan rumah mereka oleh pihak Perum Damri.

Perwakilan warga, Dian Adi Wibowo mengatakan, pada Selasa kemarin merupakan somasi dari pihak Damri agar warga mengosongkan rumah warga yang berdiri di tanah milik Damri.

"Hari ini (kemarin-Red) merupakan batas waktu pengosongan rumah kami. Tapi kami tetap bertahan dan belum ada tindakan pengosongan yang dilakukan pihak Damri. Tapi tidak tahu kalau besok (hari ini-Red)," ujarnya.

Dian merasa khawatir jika pihak Damri memaksakan kehendak secara paksa mengosongkan rumah warga.

"Karena itu kami datang ke Pak Sigit dan LKBH Satria untuk meminta pendampingan warga dalam melakukan upaya-upaya hukum ataupun pembelaan semaksimal mungkin," katanya.

Warga, kata Dian, memiliki surat izin tinggal dari Polisi Militer yang ditandangani Jenderal Gatot Subroto, pada 25 Juli 1950.

Perum Damri tidak memberikan ganti untung atau relokasi rumah dalam kasus sengketa lahan itu.

"Kami hanya diberi uang transportasi untuk pindah, tetapi di dalam Kota Semarang. Kami tinggal selama puluhan tahun dan tidak memiliki tempat tinggal lain. Bila digusur, kami tidak mampu membeli atau mengontrak rumah," jelasnya.

Sebelum upaya hukum, Dian menempuh upaya mengajukan upaya perlindungan hukum kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, agar memberi rekomendasi Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan cq Perum Damri seluas 6.029 meter persegi dapat dilepaskan sebagian untuk kepentingan warga. (tribunjateng/galih permadi)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved