Massachusetts Umumkan Rencana Gugat Presiden AS soal Kebijakan Antiimigran

Jaksa Agung Amerika Serikat, Maura Healey, anggota Partai Demokrat, mengatakan melalui Twitter, Senin (30/1) malam waktu setempat atau Selasa (31/1)

Elle Decor/Getty Images
Presiden AS Donald Trump mulai menjalankan tugas eksekutifnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika Serikat. 

TRIBUNJATENG.COM, BOSTON -- Kurang dua pekan menjabat, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menghadapi gugatan rakyatnya sendiri, termasuk dari jaksa agung negara bagian.

Negara Bagian Massachusetts, Selasa (31/1), mengumumkan rencana untuk menggugat perintah eksekutif Trump, yang melarang warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam memasuki Amerika Serikat, di pengadilan. Massachussets secara tradisi merupakan pendukung utama Partai Demokrat.

Jaksa agung negara bagian itu menganggap kebijakan Trump telah melanggar Konsitusi Amerika Serikat. Padahal salah satu substansi pokok sumpah jabatan presiden Amerika Serikat adalah menjaga, mengawal, dan menjalankan Konstitusi Amerika Serikat.

Jaksa Agung Amerika Serikat, Maura Healey, anggota Partai Demokrat, mengatakan melalui Twitter, Senin (30/1) malam waktu setempat atau Selasa (31/1) WIB, kantornya akan bergabung mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal untuk menentang larangan tersebut.

Seorang hakim federal di Boston, tempat Bandar Udara Logan Internasional berada, Sabtu (28/1), menolak memberlakukan perintah Trump itu selama tujuh hari. "Kami akan ikut menggugat perintah imigrasi Trump. Apa yang dilakukannya itu melanggar undang-undang dasar dan membahayakan (Massachusetts)," kata Healy di Twitter.

Massachusetts akan mengikuti langkah Negara Bagian Washington, yang pada Senin lalu mengatakan, akan mengajukan gugatan di pengadilan federal untuk menentang peraturan imigrasi Trump tersebut.

Trump memerintahkan, agar warga negara asing pemegang paspor dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman dilarang memasuki Amerika Serikat dalam kurun waktu 90 hari. Ia juga memerintahkan penghentian penerimaan pengungsi selama 120 hari.

Dalam wawancara oleh stasiun penyiaran Kristen pada akhir pekan, Trump mengatakan, ia ingin agar warga Kristen Suriah yang meminta status pengungsi diberi prioritas. Gedung Putih berkilah, larangan itu perlu diterapkan "untuk melindungi rakyat Amerika dari serangan teroris oleh warga negara asing yang masuk ke Amerika Serikat."

Diplomat menentang

Sementara itu, ratusan diplomat AS menentang peringatan Gedung Putih. Mereka menandatangani memo perbedaan pendapat kepada Kementerian Luar Negeri, yang mengkritik kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump, Selasa waktu setempat atau Rabu (1/2) WIB.

Para diplomat itu "menggugat" kebijakan Trump yang membekukan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Pejabat Kemenlu menyebutkan, telegram itu diterima hanya berselang sehari setelah Juru Bicara Gedung Putih, Sean Spicer, meminta pejabat yang tak setuju dengan kebijakan baru Trump untuk mengundurkan diri. "Mereka harus mematuhi program itu, atau silakan mengundurkan diri," kata Spicer.

Kantor berita Reuters menyebut, ada sekitar 900 diplomat yang menyematkan tanda tangan dalam memo yang disebarkan melalui telegram sepanjang akhir pekan lalu. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh informasi terkait jumlah pasti diplomat yang memberikan tanda tangannya.

Pejabat yang mengungkap informasi ini mengaku tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka, dan meminta agar identitasnya tak diungkap.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved