Dahlan Iskan Tersangka Kasus Pengadaan Mobil Listrik

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dengan tersangka Dahlan Iskan telah diterbitkan Pidsus Kejaksaan Agung per tanggal 26 Januari 2017

Dahlan Iskan Tersangka Kasus Pengadaan Mobil Listrik
TRIBUNNEWS.COM
FOTO DOKUMEN DAHLAN ISKAN DIPERIKSA Dahlan Iskan Diperiksa Polisi Terkait Pengadaan Lahan Sawah di Gedung Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, Kamis (10/11/2016) siang. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil listrik Kementerian BUMN tahun 2013 senilai Rp 32 miliar.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dengan tersangka Dahlan Iskan telah diterbitkan Pidsus Kejaksaan Agung per tanggal 26 Januari 2017.

"Ya benar, untuk DI (Dahlan Iskan--Red) Sprindiknya tertanggal 26 Januari," ujar jaksa penyidik pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung Arminsyah saat dihubungi Tribun Network.

Menurutnya, Dahlan selaku Pengguna Anggaran dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dahlan diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek mobil listrik ini.

Dahlan sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), sebuah BUMD milik Pemprov Jawa Timur oleh Kejati Jatim. Kasus tersebut masih dalam proses persidangan.

Dahlan juga sempat menjadi tersangka oleh Kejati DKI Jakarta dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.

Namun, Dahlan memenangi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan status tersangkanya dalam kasus itu gugur.

Dikonfirmasi terpisah, pengacara Dahlan, Pieter Talaway, mengaku belum mengetahui penetapan tersangka itu. Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi maupun surat panggilan.

"Sampai saat ini, belum ada panggilan sebagai tersangka," kata Pieter.

Kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013. Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia‑Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved