Soal PNS Nonjob, Kuasa Hukum Mashita: Jika Melaksanakan Putusan PTUN, Walikota Justru Melanggar

Atas dasar tersebut, Doman menyatakan dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku

Soal PNS Nonjob, Kuasa Hukum Mashita: Jika Melaksanakan Putusan PTUN, Walikota Justru Melanggar
tribunjateng/fajar eko nugroho
AHMAD ALBAR duet bareng SITI MASITHA walikota Tegal 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL - Walikota Tegal, Siti Masitha Soeparno menunjuk kuasa hukumnya, Doman Sitepu untuk berbicara dnegan awak media terkait surat putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya terkait polemik PNS nonjob.

Doman mengklaim, walikota akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari berbagai kalangan agar walikota melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan sembilan orang apartur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) penerima sanksi nonjob.

"Demi menghormati supremasi hukum, walikota tidak akan mengembalikan sembilan orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan ke jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan," kata Doman, Minggu (12/2/2017).

Menurutnya, walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi, hal itu, tidak bisa serta merta mengembalikan sembilan orang ASN ini ke jabatan semula.

Doman menjelaskan sembilan orang tersebut menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja. Sedangkan saat ini, PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

"Bahkan, PP lama tersebut telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi, semua sudah berubah," imbuhnya.

Sehingga, lanjutnya, jabatan yang dulu dijabat sembilan ASN tersebut pun sudah tidak ada. Lantaran, struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar tersebut, Doman menyatakan dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.

"Dan yang harus dipahami oleh semua pihak, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami. Bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, harus menyesuaikan regulasi yang baru," tegasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi, seorang PNS yang dinonjobkan, Khoirul Huda, menyatakan, bahwa pernyataan kuasa hukum walikota tersebut keliru. Hal itu lantaran, seharusnya keputusan atau aturan hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dibandingkan peraturan lain.

"Secara hierarki hukum, seharusnya, keputusan atau aturan hukum itu posisinya paling tinggi sehingga harus diutamakan. Posisinya di atas peraturan lain, semisal PP, Perwakot, Perda dan lain- lain," tandasnya.

Sehingga, kata dia, aturan atau putusan hukum lah yang seharusnya dilaksanakan dibandingkan produk peraturan lain. Selain itu, jika walikota berpedoman pada PP baru terkait Pembentukan dan Susuran Organisasi Perangkat Daerah dan tidak mau melanggarnya, seharusnya sebelum pelantikan, sembilan PNS tersebut dikembalikan dahulu ke posisi semula.

"Walikota melantik pejabat berdasarkan OPD baru pada Desember 2016 saja sudah salah. Jika berpedoman pada PP baru tersebut, seharusnya kami dikembalikan dahulu ke posisi atau jabatan kami semula, baru dilantik," tegasnya.

Khoirul berharap kalangan DPRD dapat melakukan tindakan terkait tindakan walikota tersebut. Menurutnya, walikota sudah melakukan tindakan melanggar hukum karena tidak menaati putusan PTUN Semarang. Pihaknya juga akan melaporkan kejadian tersebut ke presiden. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved