KPU Batang Gelar Kajian Ancaman Pidana Politik Uang, Hingga Acara Dimulai Hanya Ada 2 Pasang Calon

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Radlis

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Praktik politik uang masih menjadi hal utama yang diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Pilkada Batang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batang, Adhi Pranoto, mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan seberapa persen ancaman politik uang dalam Pilkada Batang.

"Kalau potensinya kami belum bisa pastikan, tapi kami mencegah adanya politik uang. Salah satu caranya dengan melaksanakan kegiatan Kajian Permasalahan Hukum, Ancaman Politik Uang Menjelang Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2017,"kata Adhi, Senin (13/2/2017).

Adhi menyampaikan, kegiatan ini harusnya dihadiri oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang. Selain itu, undangan terduri dari Kodim, Bawaslu, Polres Batang dan Kejaksaan Negeri Batang.

Hingga acara dimulai, sekitar pukul 10.00, baru nampak pasangan calon nomor urut dua, Lafran dan Urip serta pasangan nomor urut tiga, Burhan dan Acara Ariani.

Sementara pasangan nomor satu, Wihaji dan Suyono serta pasangan nomor urut empat, Faizin dan Erna belum nampak.

Menurut Adhi, dalam kegiatan itu, para pasangan calon Bupati dan wakil Bupati serta perwakilan tim pemenangan diberi pemahaman akan ancaman hukuman politik uang.

"Kami berikan materinya, politik uang itu tidak boleh. Ada ancaman hukumannya, masuknya ranah pidana," katanya.

Terkait potensi pelanggaran lain seperti penggelembungan suara, Adhi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi adanya pelanggaram tersebut.

"Kami sudah tekankan ke petugas di lapangan. Harus netral, semua harus pegang integritas. Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan, apabila ada yang melakukan pasti ada proses hukumnya," kata Adhi. (*)