Solusi Biar Usulan di Musrenbang Tidak Menguap Saat Pembahasan Anggaran di DPRD

Solusi Biar Usulan di Musrenbang Tidak Menguap Saat Pembahasan Anggaran di DPRD. Padahal usulan riil masyarakat itu sangat urgen

Solusi Biar Usulan di Musrenbang Tidak Menguap Saat Pembahasan Anggaran di DPRD
tribunjateng/m zainal arifin/dok
FOTO DOKUMEN - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus, Ahmad Ardianda Patria, melantik dan mengambil sumpah pimpinan DPRD Kabupaten Kudus masa keanggotaan 2014-2019 di Ruang Paripurna DPRD Kudus, Rabu (24/9/2014). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - "Selama ini, terkadang hasil musyawarah ‎perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), yang itu merupakan usulan dari bawah, berdasar kebutuhan riil masyarakat malah hilang saat pembahasan anggaran di legislatif," kata anggota Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin, Rabu (22/2).

Oleh karena itu, ‎ia sepenuhnya mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik atau e-planning. Menurut dia, dengan sistem ini maka masyarakat dapat mengawasi dan mengawal program pembangunan di daerahnya, secara lebih terbuka dan transparan.

"Dengan e-planning, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi lebih transparan," tandasnya.‎‎

Disampaikan, dengan sistem e-planning, maka hal-hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Sebab, masyarakat dapat secara mudah mengawasi sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.‎

Anggota Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin
Anggota Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin (TRIBUNJATENG/YAYAN)

Diakui, saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan ‎dan belanja daerah (RAPD), banyak pihak yang coba bermain. "Dengan sistem e-planning ini, masyarakat dapat mengawal hasil Musrenbang. Sehingga, tak ada program pembangunan yang sebelumnya tak masuk dalam perencanaan tiba-tiba muncul dalam pembahasan anggaran," tutur politisi PDIP ini.‎

Di samping itu, menurut dia, dengan sistem e-planning ini, maka proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, dapat terintegrasi secara baik. "Semisal, untuk program penanganan banjir. Nanti disinkronkan, pusat wewenangnya apa, provinsi harus bagaimana, dan apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah tingkat dua, untuk mengatasi persoalan banjir yang ada," paparnya.

Nantinya, sambung dia, jika program pembangunan yang ‎dilakukan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten, bisa terintegrasi secara baik, masyarakat dapat merasakan hasilnya secara maksimal. "Kalau program pembangunan hanya sporadis dan parsial, ndak akan terasa manfaatnya," tutur Imakudin.

Ditandaskan, sistem perencanaan pembangunan secara elektronik ini sesuai arahan Permendagri 54/2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8/2008, mengenai Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta, PP 105/2000, tentang peran serta maasyarakat dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

"Aplikasi e-plannig juga harus dibuat terbuka, yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, jika tidak (terbuka) ya percuma," tegas Imakudin.‎

‎Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sudjatmiko, mengatakan e-planning dapat menjaga konsistensi pembangunan pemerintah, sesuai dengan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maupun rencana strategis (Renstra). "Sehingga, program pembangunan pemerintah menjadi lebih terukur dan terarah," katanya.

‎Kendati demikian, menurutnya, anggota dewan nantinya tetap dapat mengusulkan kegiatan berdasar serap aspirasi. Namun, tetap melalui mekanisme Musrenbang, maupun melalui pokok-pokok pikiran yang diusulkan melalui e-planning. (*)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved