110 Desa di Jepara dapat Bantuan Keuangan Khusus

Selain tidak semua desa menerima bantuan keuangan tersebut, katanya lagi, besar bantuan masing-masing desa juga berbeda-beda.

110 Desa di Jepara dapat Bantuan Keuangan Khusus
tribunjateng/dok
Bupati Jepara Marzuki:

TRIBUNJATENG.COM- Sebanyak 110 desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mendapatkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp37,57 miliar dari APBD Jepara 2017, untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masing-masing desa.

"Bantuan keuangan khusus tersebut memang tidak menyasar semua desa, karena dari 184 desa di Kabupaten Jepara yang mendapatkan hanya 110 desa tersebar pada 16 kecamatan," kata Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, pada sosialiasi bantuan keuangan khusus desa tahun anggaran 2017, di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (3/3/2017).

Ia mengatakan, dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat pada 237 titik yang tersebar di 110 desa.

Selain tidak semua desa menerima bantuan keuangan tersebut, katanya lagi, besar bantuan masing-masing desa juga berbeda-beda.

Bantuan keuangan yang diberikan, katanya, menyesuaikan proposal pengajuan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing desa.

Dia berharap, adanya sosialiasi bantuan keuangan khusus desa tahun anggaran 2017, kepala orgraniasasi perangkat daerah, camat, petinggi (kepala desa), dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Jepara dapat memahami mekanisme maupun peruntukan bantuan keuangan khusus untuk desa secara benar.

"Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, karena bantuan keuangan khusus desa ini bisa diperuntukkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan masing-masing desa," ujarnya pula.

Selain bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten, desa juga mendapatkan bantuan khusus dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp7,33 miliar untuk 26 desa tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Jepara. Jumlah kegiatannya, kata dia, mencapai 38 kegiatan.

Masing-masing desa mendapatkan bantuan sebesar Rp200 juta, terkecuali lima desa mendapatkan alokasi lebih, yakni Desa Papasan dan Tengguli Kecamatan Bangsri, Desa Somosari Kecamatan Batealit, Desa Bandengan Kecamatan Jepara, dan Desa Plajan Kecamatan Pakisaji.

"Bantuan tersebut mutlak menjadi kewenangan desa dan sistem pengelolaannya dilaksanakan secara swakelola, sehingga kepala desa harus bisa bersinergi dengan BPD, camat setempat, maupun dengan OPD terkait di tingkat kabupaten," ujarnya.

Ia mengingatkan kepala desa untuk memperhatikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, penanggung jawab dan pengawasan keuangan.

"Kami juga meminta Inspektorat, Dinsospermasdes, serta OPD terkait lainnya untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap desa, terutama ketika muncul permasalahan dapat segera didampingi," ujar dia.

Semua desa diminta menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan benar. (Antara)

Editor: a prianggoro
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved