Ombudsman Jateng Soroti Pungutan di Sekolah, Biaya Seleksi Perangkat Desa, Bayar Prona

Ombudsman Jateng Soroti Pungutan di Sekolah, Biaya Seleksi Perangkat Desa, Biaya untuk Prona

Ombudsman Jateng Soroti Pungutan di Sekolah, Biaya Seleksi Perangkat Desa, Bayar Prona
tribunjateng/rahdyan trijoko pamungkas
POTONG TUMPENG- Hari jadi Ombudsman dirayakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Plt Ombudsman Jawa Tengah Sabbarudin Hulu, Jumat (10/3/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Ombudsman Jawa Tengah merayakan hari jadi ke 17 di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Jumat (10/3/2017).

Pada hari jadi yang ke 17 Ombudsman mengevaluasi bahwa setiap tahunnya mendapat laporan dari masyarakat yang terus meningkat terkait pelayanan publik pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

Plt Kepala Ombudsman Jawa Tengah Sabardin Hulu mengatakan, jumlah pelaporan ditahun 2015 mencapai 126 laporan, meningkat di tahun 2016 mencapai 260 laporan, dan tahun 2017 pada bulan Maret mencapai 60 laporan.

"Pada tahun 2015 laporan dari masyarakat urutan pertama adalah pelayanan Pemerintah Daerah, tahun 2016 juga sama adalah Pemerintah Daerah. Seluruh Indonesia pun yang dilaporkan di Ombudsman adalah pelayanan Pemerintah Daerah," tuturnya, Jumat (10/3/2017).

Pada tahun 2016, Ombudsman Jawa Tengah melakukan observasi penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik. Dari hasil observasi tersebut ombudsman menilai Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 memasuki zona kuning di tahun 2016 menjadi Zona hijau yang berarti sudah terdapat kepatuhan tinggi terhadap Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik.

"Selain itu, Pemerintah Kota Semarang memasuki wilayah hijau. Ada juga masih zona kuning di beberapa kota / Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kota Salatiga, Kabupaten kudus, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Temanggung. Pada usia Ombudsman ke 17, kami berharap semua wilayah mendapat zona hijau," tuturnya.

Sabarudin, mengatakan pelayanan publik yang paling disorot adalah Prona. Dari investigasi di beberapa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ada di Jawa Tengah menyebutkan bahwa masih banyak penarikan atau pungutan dana-dana yang tidak ada dasar hukumnya.

POTONG TUMPENG- Hari jadi Ombudsman dirayakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Plt Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu, Jumat (10/3/2017)
POTONG TUMPENG- Hari jadi Ombudsman dirayakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Plt Ombudsman Jawa Tengah Sabarudin Hulu, Jumat (10/3/2017) (tribunjateng/rahdyan trijoko pamungkas)

"Di dalam peraturan terkait Prona ini biaya dianggarkan dari APBN. Namun anggaran hanya meliputi pengukuran saja, dan pelayanan BPN gratis. Ketika pengumpalan data serta alas haknya ada biaya yang dikeluarkan untuk perangkat desa. Hal ini harus ada pengaturannya supaya tidak terjadi maladministrasi," ujarnya.

Selain itu hal yang paling disoroti adalah seleksi perangkat desa. Setiap calon perangkat desa yang mengikuti seleksi tersebut menghabiskan biaya dari Rp 65 juta hingga ratusan juta. Hal itu terdapat dasar hukumnya.

"Dari beberapa kabupaten kota ada peratutan yang dibuat bahwa dana seleksi perangkat desa diserahkan ke APBDes. Tapi di dalam APBDes itu dapat memungut biaya-biaya dari sumber yang sah. Ini bisa terjadi maladministasi karena tidak ditentukan berapa nominalnya," tuturnya.

Selain itu pemantauan juga dilakukan pada pelayanan pendidikan. Karena dengan adanya Permendikbud no 75 tahun 2015 tetang komite sekolah melarang adanya pungutan di lingkungan sekolah. Namun yang diperbolehkan adalah pemberian bantuan atau sumbangan.

"Ombudsman juga sering mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai keberatan atas pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah," tuturnya.

Ia menuturkan dari banyak laporan yang masuk, Ombudsman menargetkan dengan fungsi pencegahan agar dapat menghindari maladministrasi (penyimpangan). Maka melalui pencegahan tersebut meminta kepala daerah untuk patuh terhadap UU no 25 tahun 2009.

"Pada pasal 20 dan 21 tertera kepala daerah patut dengan transparan mengenai biaya. Kalau tidak patuh tentu akan dilakukan pembinaan di kemendagri selama 3 bulan," pungkasnya. (*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved