Breaking News:

Pemprov Butuh Intelijen Kekerasan dan Perdagangan Anak

Pemprov Jateng diminta serius tangani persoalan kasus kekerasan dan perdagangan terhadap anak. Terlebih, saat ini terus bermunculan kasus-kasus perdag

Penulis: m nur huda | Editor: iswidodo
net
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Pemprov Jateng diminta serius tangani persoalan kasus kekerasan dan perdagangan terhadap anak. Terlebih, saat ini terus bermunculan kasus-kasus perdagangan dan kekerasan anak.

“Gubernur Jateng harus melakukan kecaman keras pada pelaku kekerasan dan perdagangan terhadap anak. Selain itu melakukan upaya serius untuk menanganinya,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Hasan Asyari, Selasa (21/3).

Menurut dia, upaya pencegahan mestinya diperketat. Misalnya pemerintah dapat meminta bantuan kepolisian untuk mendeteksi aktor yang rawan melakukan tindakan kekerasan dan perdagangan anak.

Sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya antisipasi juga dinilai perlu digencarkan. “Karena di pemerintah kan tidak punya intelijen untuk pencegahan, mestinya ada,” ujarnya.

Hasan menyatakan, persoalan ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Termasuk pemerintah desa mestinya bisa bergerak mendukung upaya pencegahan. Terlebih, pemerintah desa tentu mengetahui secara langsung situasi di lingkungan sekitarnya.

“Pemerintah desa harus berperan aktif, mengidentifikasi warganya yang mencurigakan. Ini bisa dimonitor dan dikerjasamakan dengan kepolisian,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono menambahkan, sekolah juga diminta memberikan pemahaman kepada siswa maupun wali murid terkait dengan persoalan itu. “Masalah kekerasan seksual harus disampaikan di awal, sehingga bisa melakukan antisipasi sejak dini,” paparnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jateng, Sri Kusuma Astuti menuturkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng masih tinggi.

Ia menyebutkan, pada 2016 tercatat sebnayak 2.511 kasus, baik kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Dari jumlah itu, 50 persen lebih kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada 2017 sampai Februari sudah tercatat sekitar 500 kasus.

“Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mulai membuat regulasi berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub) yang kaitannya antisipasi hingga penanganan kasus,” urainya.

Kusuma menjelaskan, pencegahan yang dilakukan adalah pendampingan, advokasi ke kabupaten/kota hingga di desa. “Kami sudah membentuk kelompok perlindungan anak hingga tingkat desa. Kelompok-kelompok itu sebagai upaya pencegahan,” terangnya.

Pihaknya juga telah membuat pusat layanan terpadu mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Standar pelayanannya meliputi penanganan pengaduan, cek kesehatan, psikologi, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, sampai pemulangan ke masyarakat.

“Ketika kabupaten/kota tidak bisa menangani, bisa dilimpahkan ke provinsi,” ucap Kusuma. (tribunjateng/had)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved