Bank Harus Jaga CAR di Atas Empat Persen, LPS: Sudah Ada 8 Bank Bermasalah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)

Bank Harus Jaga CAR di Atas Empat Persen, LPS: Sudah Ada 8 Bank Bermasalah
TRIBUNJATENG/M SOFRI KURNIAWAN
Sosialisasi Program Penjaminan Simpanan dan Tingkat Kepatuhan Bank Peserta Penjaminan yang digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Shamrock Ballroom Hotel MG Setos, Jalan Inspeksi Gajahmada, Kota Semarang, Rabu (22/03/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Mereka harus menjaga rasio minimal empat persen agar bisnis bank tetap stabil sehingga tak terjadi likuidasi.

"Jika CAR di bawah empat persen, bank masuk pengawasan LPS dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan--red)," kata Direktur Grup Penjaminan LPS, Agung Suprananto, dalam sosialisasi program penjaminan simpanan dan tingkat kepatuhan bank peserta penjaminan, di Hotel MG Suite Semarang, Rabu (22/3).

Agung mengatakan, saat ini, ada delapan bank bermasalah. Tujuh di antaranya telah dilikuidasi dan satu bank masuk dalam pengawasan khusus.

Hal itu terjadi karena adanya penyalahgunaan kredit yang disalurkan. Setelah dalam pengawasan khusus selama tiga bulan dan tak ada perbaikan, OJK bakal mencabut izin.

Menurut Agung, likuidasi dilakukan jika selama masa pengawasan, tak ada tambahan modal dari pemegang saham atau tak ada investor baru. "Jika manajemen dikelola baik, pengurus tidak macem-macem, manajemen baik, BPR itu pasti jalan terus," jelasnya.

Terkait ketentuan program penjaminan, simpanan yang layak bayar atau dijamin LPS haruslah memenuhi 3T, yaitu tercatat dalam pembukuan bank (bukan fiktif), tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

"Terkait bunga, LPS sudah menetapkan bunga penjaminan di Bank Umum 6,25 persen dan BPR 8,75 persen. Jika bunga yang diberikan ke nasabah di atas itu, dananya tidak dijamin," jelasnya.

Dalam sosialisasi yang diikuti satu BPD dan 61 BPR tersebut, LPS menyampaikan adanya ketentuan baru yang harus dilakukan BPR. Yaitu, terkait sistem pelaporan yang harus disampaikan kepada LPS dalam hal penjaminan. Agung mengatakan, sistem ini mempermudah bank dan LPS menerima laporan.

"Kalau sebelumnya, setiap tahun bank mengirim laporan ke LPS, baik laporan simpanan nasabah maupun keuangan bank, secara manual, sekarang pakai sistem elektronik atau e-laporan. Sistem ini sudah digunakan bank umum sejak Januari lalu. Ke depan, seluruh bank harus menggunakan aplikasi ini, termasuk BPR," ucapnya.

Kepala Divisi Evaluasi dan Pelaporan Group Likuidasi Bank LPS, Ade Rachmat, menambahkan, periode pengawasan khusus BPR yaitu enam bulan dan bank umum tiga bulan. Jika sudah dilikuidasi, seluruh dana nasabah menjadi tanggungjawab LPS. Hanya saja, tidak semua klaim simpanan yang diajukan dinyatakan layak bayar dan diganti LPS.

"LPS membayarkan klaim simpanan setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk mendapatkan simpanan layak bayar. LPS mempunyai waktu 90 hari untuk proses itu sejak izin usaha bank dicabut," tambahnya.

Jika pihak bank merasa keberatan atau tidak sepakat dengan penetapan layak bayar atau tidak layak bayar oleh LPS, diperbolehkan mengajukan keberatan. "Proses ini akan masuk ke pengadilan," ujarnya. (tribunjateng/nal)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved