Transportasi Online

VIDEO Sosialisasi Sebelas Poin Penting Revisi Permenhub Dihadiri Budi Karya dan Condro Kirono

VIDEO Sosialisasi Sebelas Poin Penting Revisi Permenhub Dihadiri Budi Karya dan Condro Kirono, Hendrar Prihadi dan lain-lain

VIDEO Sosialisasi Sebelas Poin Penting Revisi Permenhub Dihadiri Budi Karya dan Condro Kirono
tribunjateng/hermawan handaka
Menhub dan Kapolda Jateng hadiri sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang digelar di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Polisi akan menindak tegas pelaku tindak pidana terkait kisruh transportasi konvensional dan transportasi online.

Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono menegaskan jika ada persoalan atau gesekan, semua pihak tak boleh melakukan tindakan anarkis.

Menhub dan Kapolda Jateng hadiri sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang digelar di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3)
Menhub dan Kapolda Jateng hadiri sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang digelar di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) (tribunjateng/hermawan handaka)

"Laporkan kepada kami, jangan ambil tindakan sendiri. Kalau tidak bisa menahan emosi kemudian melakukan pelanggaran hukum akan kami tindak tegas," ujar Kapolda Jateng, Kamis (23/3/2017).

Condro mengatakan Polda bersama Pemerintah Provinsi Jateng telah membentuk tim satuan tugas untuk menindaklanjuti revisi Permenhub No 32/2016.

Kapolda sampaikan hal itu saat berbicara di acara sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Kota Semarang.

Sosialisasi itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi. Hadir juga Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng.

Budi mengatakan ada 11 poin penting dalam revisi tersebut, meliputi jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala KIR, pool, bengkel, pajak, akses digital dashbord, dan sanksi.

Menhub dan Kapolda Jateng hadiri sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang digelar di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3)
Menhub dan Kapolda Jateng hadiri sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang digelar di Gedung Moch Ichsan lantai 8 Balai Kota Semarang, Kamis (23/3) (tribunjateng/hermawan handaka)

Revisi Permenhub No 32/2016 akan diberlakukan pada 1 April 2017. Namun, ada kelonggaran masa transisi hingga tiga bulan.

"Saya mengapresiasi yang dilakukan Pak Wali dan Pak Kapolda, memberi waktu untuk sosialisasi. Beberapa hal saya sampaikan terkait keharusan dari pengemudi memiliki SIM, harus kir, mengurus STNK berbadan hukum. Dan mereka setuju," teran Budi Karya.

Satu hal yang penting, revisi Permenhub No 32/2016 belum mengatur keberadaan ojek online.

Sosialisasi ini dihadiri juga pelaku transportasi tradisional dan online, sejumlah pejabat Dishub, Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. (tribunjateng/hermawan handaka/galih permadi)

Penulis: Hermawan Handaka
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved