Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Hingga 21 April 2017

Sedangkan untuk seluruh pajak terutang oleh WP harus diselesaikan atau dibayarkan paling lambat besok, Jumat (31/3/2017)

Penulis: deni setiawan | Editor: muslimah
tribunjateng/dok
SPT Pajak Tahunan 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Sesuai Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI bernomor 12/2017 bertanggal 29 Maret 2017, masa pelaporan wajib pajak (WP) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi 2016 diperpanjang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga Toto Hendiarto menyampaikan, perpanjangan masa pelaporan dari semula paling akhir adalah besok Jumat (31/3/2017) menjadi 21 April 2017 dikarenakan ternyata ada waktu yang bersamaan dengan batas akhir pelaksanaan Program Tax Amnesty atau Amnesti Pajak.

“Karena itu, Ditjen Pajak memberikan kesempatan bagi seluruh WP Orang Pribadi yang belum melakukannya dapat segera melaksanakan pelaporan SPT Tahunan 2016 hingga 21 April 2017 mendatang,” jelas Toto kepada Tribun Jateng, Kamis (30/3/2017).

Tetapi, lanjutnya, hal yang digarisbawahi dan perlu diperhatikan oleh seluruh WP. Perpanjangan batas waktu yang diberikan hingga atau paling lambat pada 21 April 2017 tersebut adalah khusus untuk pelaporan SPT Tahunan 2016. Atau dalam hal ini hanya berlaku untuk kewajiban dalam pelaporan.

“Sedangkan untuk seluruh pajak terutang oleh WP harus diselesaikan atau dibayarkan paling lambat besok, Jumat (31/3/2017). Karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh WP dapat melaksanakan kewajibannya. Apabila masih ada pajak terutang, untuk dapat segera diselesaikan paling lambat besok,” ungkapnya.

Dia kembali menjabarkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pada 31 Maret 2017 adalah hari terakhir berlakunya Program Amnesti Pajak Tahap III. Atas dasar itu pula, pihaknya meminta kepada WP yang memiliki masalah perpajakan di masa lalu atau tahun-tahun sebelumnya untuk dapat memanfaatkan program tersebut.

“Itu adalah fasilitas luar biasa yang ditawarkan Pemerintah Pusat melalui program pengampunan pajak. Sungguh disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Caranya yakni mereka dapat berpartisipasi aktif dalam program ini. Untuk data-datanya, khusus di KPP Pratama Salatiga belum ada karena baru besok akan didata,” jelasnya.

Toto menambahkan, program yang saat ini digulirkan tersebut merupakan program yang memiliki landasan hukum kuat dan pasti yang kemudian dipertegas pula melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

“Adapun tujuan program tersebut adalah guna semakin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat bagi peningkatan pengumpulan pajak secara optimal. Demi membiayai berbagai program pembangunan nasional sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperbaiki masalah perpajakan,” terangnya.

(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved