DPRD: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tak Layak Dinilai

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan tidak layak dinilainya LKPj tersebut berdasar hasil workshop DPRD

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Suharno

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Anggota DPRD Kabupaten Semarang memutuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Semarang, Mundjirin terkait anggaran tahun 2016, tidak layak dinilai.

Adanya persoalan LKPj itu berdampak ditundanya rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Semarang, Jumat (31/3/2017) dan akan dilanjutkan hari Senin (3/4/2017).

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan tidak layak dinilainya LKPj tersebut berdasar hasil workshop DPRD dengan mendatangkan ahli untuk membedah LKPj tersebut.

"Setelah LKPj dibedah bersama tim ahli ternyata LKPj bupati tidak layak dinilai, karena data-data dari bab satu sampai bab terakhir tidak sesuai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Red) dan (RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red)," ujar Basari, Jumat (31/3/2017).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menilai kondisi Pemkab Semarang tidak bagus dalam penempatan personel di Organisasi Peringkat Daerah (OPD).

Basari mencontohkan, adanya penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang hanya copy paste sehingga menjadi heboh.

"Saya menilai bupati dalam menempatkan orang-orang di OPD tidak pas, sehingga bupati selalu diapusi oleh pejabat perangkat daerahnya. Laporan yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD ternyata isinya tidak sesuai dengan LKPj yang dibedah oleh tim ahli, masing banyak kekurangan-kekurangan," sambungnya.

Basari juga menyampaikan masing-masing bab LPKj bupati yang seharusnya ada isian bakunya ternyata tidak ada.

Menurut Basari, perlu adanya penataan ulang pejabat di setiap OPD, sehingga penyusunan LPKj juga memiliki isi yang baku.

"Bupati diharapkan juga selektif menempatkan orang yang betul-betul punya kapasitas dan kemampuan di bidangnya masing-masing," tandasnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nafis Munandar menambahkan ditundanya rapat Banmus yang juga membahas agenda DPRD karena akan meminta pendapat masing-masing fraksi mengenai penyikapan LKPj bupati.

"LPKj harus disikapi karena sesuai hasil Bintek (bimbingan teknis) selama tiga hari dengan mendatangkan ahli disimpulkan bahwa LKPj bupati tidak komplit, sehingga LPKj tak layak untuk dinilai. Kami melihat adanya ketidakseriusan bupati dalam melaporkan kinerjanya selama tahun 2016," ungkapnya.

Nafis juga menilai bupati tidak melihat DPRD sebagai rekan kerja yang patut dihormati dan ditempatkan selaku pihak yang bisa memberikan masukan terkait LKPj.

"Apakah melalui Banggar (Badan Anggaran) atau paripurna DPRD. Pendapat saya pribadi, bupati sebaiknya memperbaiki LKPj dan mengulang penyampaian LKPj yang sudah disempurnakan dalam paripurna DPRD. Dibutuhkan kejujuran bupati menyampaikan kinerjanya," tandasnya. (*)

Penulis: suharno
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved