VIDEO Ratusan Buruh Pabrik Celana Dalam Geruduk DPRD Kota Semarang

Ratusan Buruh Pabrik Celana Dalam Geruduk DPRD Kota Semarang untuk minta bantuan agar perusahaan tersebut berikan hak-hak karyawan

VIDEO Ratusan Buruh Pabrik Celana Dalam Geruduk DPRD Kota Semarang
tribunjateng/galih permadi
Ratusan buruh PT Mulya Garmindo demo di depan kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (4/4). Mereka meminta dibantu penyelesaian pemenuhan hak setelah Pemilik PT Mulya Garmindo menyatakan bangkrut 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ratusan buruh PT Mulya Garmindo geruduk kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (4/4). Perusahaan ini berada di kawasan Tanjung Emas Semarang, bergerak di bidang produksi pakaian dalam dengan mempekerjakan lebih dari 300 buruh.

Mereka menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi terkait pemenuhan hak buruh setelah pemilik PT Mulya Garmindo menyatakan bangkrut. Kabar bangkrut itu disampaikan perusahaan kepada karyawan melalui email.

"Karyawan dan manajemen yang merupakan tenaga kerja asing sudah pulang ke Hongkong. Kami sudah libur seminggu dan baru masuk hari ini. Kami dikagetkan dengan email dari pemilik perusahaan bahwa hari ini merupakan hari terakhir bekerja dan perusahaan dinyatakan bangkrut. Dan juga ia menderita stroke," kata Dwi Arianto Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Mulya Garmindo.

Dwi mengatakan kebangkrutan lantaran perusahaan tidak membayar pajak dari 2008 hingga 2017 sehingga aset disita oleh negara. Pemenuhan hak-hak 300 pekerja belum jelas. Jika memang perusahaan tutup, para pekerja menuntut pesangon sesuai peraturan.

Ratusan buruh PT Mulya Garmindo demo di depan kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (4/4). Mereka meminta dibantu penyelesaian pemenuhan hak setelah Pemilik PT Mulya Garmindo menyatakan bangkrut
Ratusan buruh PT Mulya Garmindo demo di depan kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (4/4). Mereka meminta dibantu penyelesaian pemenuhan hak setelah Pemilik PT Mulya Garmindo menyatakan bangkrut (tribunjateng/galih permadi)

Ketua DPW FSPMI Jateng, Aulia Hakim menyayangkan dengan langkah manajemen dan pemilik perusahaan yang kabur tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

"Pemilik tidak taat pajak dengan tidak membayar pajak dari 2008 hingga 2017. Seharusnya bisa diakukan tax amnesty namun tidak dilakukan. Ini juga wujud pengawasan pemerintah yang lemah, kenapa sampai bisa tidak bayar pajak sampai sembilan tahun. Sehingga buruh menjadi korban," ujarnya.

PT Mulya Garmindo, kata Hakim, bergerak di bidang produksi pakaian dalam wanita dengan mempekerjakan lebih dari 300 buruh. "Kami menuntut perusahaan memenuhi hak-hak buruh. Jangan lari begitu saja," ujarnya. (tribunjateng/galih permadi)

Penulis: galih permadi
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved