PWNU Jateng Sesalkan Sikap Pemerintah Terhadap HTI

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini Suciatiningrum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap ormas yang anti Pancasila. Ormas-ormas tersebut menolak Pancasila dan tidak setuju dengan NKRI jelas-jelas membahayakan Indonesia.

"Kami kecewa terhadap sikap pemerintah yang "lembek" terhadap HTI (Hitzbut Tahrir Indonesia) dan sejenisnya yang jelas-jelas anti Pancasila dan NKRI,” tegas Wakil Sekretaris PWNU Jateng, Nur Shoib, dalam siaran tertulis yang diterima Tribun Jateng, Kamis, (6/4/17).

Alumnus Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini menyesalkan ketidaktegasan pemerintah. Hematnya, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi namun tidak dibenarkan adanya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Pancasila.

”Argumennya selalu saja bahwa dalam negara yang demokratis, semua berhak mengungkapkan pendapat. Tapi jika mengungkapkan pendapat dan kebebasan ekspresinya justru melawan negara, ya itu melanggar hukum. Seharusnya ditindak tegas," papar Nus Shoib.

Nur Shoib menyinggung maraknya gerakan-gerakan ormas pengusung khilafah yang bebas mengadakan kegiatan dengan menggunakan fasilitas umum. Nur melihat pemerintah dan aparat penegak hukum terlalu longgar memberikan izin kegiatan dengan menggunakan fasilitas publik.

”Pemerintah dan aparat penegak hukum (polisi) tidak tegas. Di beberapa wilayah memberikan ijin keramaian terhadap terselengaranya kegiatan yang ingin merubah sistem ketatanegaraan kita serta ideologi negara Pancasila,” paparnya.

Lebih lanjut, Shoib mengandaikan negara ini dengan sebuah kapal yang sedang berlayar. Di tengah perjalanan berlayar, kapal itu mengalami banyak lubang. Demikian juga negara, dalam prosesnya banyak kelemahan dan ada lubang-lubang. Nahdlatul Ulama berusaha menutupi lubang-lubang tersebut.

”NKRI ini ibarat kapal besar yang banyak lubangnya dan NU sedang berusaha menambal lubang-lubang itu melalui gerakan deradikalisasi, penguatan NKRI. Oleh karena itu ketika ada orang lain mencoba melubangi kapal itu dan dibiarkan oleh pengelola kapal itu, maka sia-sialah kerja NU menambal lubang itu,” terangnya.

Rawan Konflik Horisontal

Soib menambahkan, selama ini yang berhadapan langsung dengan para pengusung khilafah adalah Banser. Karena itu, pengurus PWNU Jateng justru khawatir jika aparat membiarkan keadaan ini akan terjadi konflik sosial.

”Sekarang ini yang bergerak dan berhadap-hadapan langsung dengan kelompok pengusung khilafah adalah Banser NU. Kalau tidak segera ada tindakan dari aparat penegak hukum, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal. Kondisi demikian sangat berbahaya bagi stabilitas negara,” tambahnya. (*)