LKPj APBD Tahun 2016 Tak Layak Dinilai, Begini Pembelaan Bupati Semarang

LKPj APBD Tahun 2016 Tak Layak Dinilai, Begini Pembelaan Bupati Semarang Mundjirin.

LKPj APBD Tahun 2016 Tak Layak Dinilai, Begini Pembelaan Bupati Semarang
tribunjateng/dok
Menanggapi rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2016 yang tidak layak dinilai, Bupati Semarang Mundjirin memiliki pembelaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Suharno

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Menanggapi rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2016 yang tidak layak dinilai, Bupati Semarang Mundjirin memiliki pembelaan.

Mundjirin mengatakan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Terkait penyusunan RPJMD didasarkan atas rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

"RPJPD Kabupaten Semarang jelas sampai tahun 2025 ada. Tapi tahun 2016 saat RKPD disusun belum ada RPJMD karena belum ada kepala daerahnya lantaran masih proses transisi, sehingga penyusunan LKPj menggunakan indikator kinerja kunci berdasarkan RPJPD tahun 2005-2025," ungkapnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Selasa (25/4/2017).

Menurut Mundjirin, seharusnya pada bulan Januari tahun 2016 sudah ada RPJMD yang disusun oleh pejabat pengganti.

Namun, menurutnya saat dilantik menjadi Bupati lagi pada Bulan Februari 2016, tidak ada RPJMD.

"Kemudian ada pembahasan dan APBD 2016 diputuskan menjadi Perda No 15 Tahun 2016 bulan Agustus 2016. Kalau ini dipakai untuk merubah RKPD kapan waktunya? Maka banyak indikator yang datanya tidak dilaporkan dan kami susulkan, tapi DPRD juga benar tidak membahas data susulan itu," katanya.

Permasalahan tersebut dipaparkan Mundjirin sudah ditanyakannya ke Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usai bertanya, pihanya diminta agar menggunakan RPJPD dalam menyusun LKPj, bukan RPJMD.

"Permasalah ini yang harus disikapi tanpa menyalahkan siapa-siapa. Saya imbau konsultan lebih bijak (dalam membedah LKPj). Sebab kondisi itu akan terjadi lima tahunan bila kepala daerah dilantik pada tahun berjalan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPRD Kabupaten Semarang memutuskan supaya LKPj APBD tahun 2016 yang dilaporkan Mundjirin tidak layak dinilai.

Mundjirin akhirnya mengirim surat susulan untuk melengkapi data tetapi akhirnya ditolak.

Pada sidang paripurna hari Selasa (25/4/2017), akhirnya DPRD Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi atas LKPj yang dituliskan oleh bupati. (*)

Penulis: suharno
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved