Breaking News:

Ngopi Pagi

DPR, Ayo Move On

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti-henti “diserang”. Belum juga terungkap siapa penyiram air keras ke wajah penyidik senior KPK

Penulis: rustam aji | Editor: Catur waskito Edy
ist
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).(Istimewa) 

TRIBUNJATENG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti-henti “diserang”. Belum juga terungkap siapa penyiram air keras ke wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan, kini KPK kembali mendapat cobaan.

Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggulirkan hak angket untuk KPK. Pengajuan hak angket oleh DPR dikarenakan pernyataan KPK yang tetap menolak membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, yang kemudian oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka memberi keterangan palsu karena mencabut BAP-nya dalam sidang 23 Maret lalu.

Hak angket itu disuarakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK pada Rabu (19/4) dini hari lalu. Saat itu Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam namun KPK bergeming. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan. Di pengadilan, Miryam juga menyebut sejumlah nama anggota Komisi III yang menurutnya menekan dia terkait kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Serangan” DPR terhadap KPK, yang diduga agar komisi antirasuah itu lemah, tak hanya terjadi sekali ini. Jauh sebelumnya, KPK beberapa kali juga menggulirkan revisi UU KPK. Namun, setelah publik bereaksi, DPR akhirnya menundanya.

Melihat tabiat para “wakil rakyat” itu, publik pun mulai khawatir. Mengingat, KPK tengah mengusut kasus-kasus besar, tak hanya e-KTP tetapi juga skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menyeret-nyeret nama orang penting di negeri ini.

Publik menilai, alasan DPR menggulirkan hak angket KPK terlalu mengada-ada. Bukannya memberi dukungan kepada KPK untuk mengungkap kasus, DPR justru seolah malah membela koleganya yang tengah terjerat kasus korupsi. DPR diam seribu bahasa ketika KPK “bingung” mencari keberadaan Miryam.

Namun, KPK tampaknya tak mau ambil pusing terhadap sikap dewan itu. Bahkan. KPK telah menetapkan Miryam sebagai buron. Hal itu karena Miryam dinilai tak kooperatif terhadap pemanggilan pemeriksaan oleh KPK. Tak mau buronannya kabur lebih jauh, KPK mengirimkan surat kepada Kapolri untuk memburunya. Semoga saja, Polri gesit dalam memburunya.

Hak angket KPK yang ditandatangani 25 pengusul dari 8 fraksi, itu rencananya Jumat (28/4) ini akan dibahas di rapat Paripurna setelah Kamis (27/4) DPR menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Bila hak angket ini disetujui, tentu kita patut mengelus dada. Sebab, itu berseberangan dengan nalar jernih rakyat kebanyakan yang pro KPK. Rakyat pun, tak mustahil bisa marah atas sikap DPR ini.

DPR mestinya sudah saatnya move on, tidak lagi mengambil sikap “memusuhi” KPK. Sikap dewan yang sering “menyerang” KPK, justru tak akan mendapat simpatik dari masyarakat. Sebaliknya, mereka akan mendapat cibiran. Karena, bila setiap kasus yang menjerat anggota dewan dilawan dengan ancaman revisi UU KPK maupun hak angket KPK, ini menunjukkan arogansi para anggota dewan “terhormat” tersebut. Artinya mereka belum siap move on ke arah memperbaiki diri. 

Tindakan KPK yang sering membongkar "kongkalikong" di DPR, bisa jadi menjadi satu alasannya. Apalagi, KPK masih terus "menelisik" keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto, yang diduga ikut "menyetir" proyek e-KTP. Karena itu, tak bisa dipungkiri sikap para anggota dewan yang menggulirkan hak angket KPK, diduga kuat bermotif memecah konsentrasi pimpinan KPK sehingga tak fokus lagi mengusut kasus e-KTP dan BLBI. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved