Breaking News:

Masinton Sebut Kekurangan KPK masih Banyak maka Dievaluasi Melalui Hak Angket

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, hak angket yang diajukan oleh DPR tidak bermaksud melemahkan KPK.

Editor: iswidodo
kompas.com
Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, hak angket yang diajukan oleh DPR tidak bermaksud melemahkan KPK. 

TRIBUNJATENG.COM - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, hak angket yang diajukan oleh DPR tidak bermaksud melemahkan KPK. Hak angket, katanya, justru bertujuan mengevaluasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Masinton menyebut, saat ini kekurangan KPK masih cukup banyak. Karenanya, mereka harus dievaluasi melalui hak angket. Kebijakan itu, ujarnya, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK.

"Tidak sedikit yang menilai, pengelolaan anggaran KPK tidak cermat. Belum lagi soal kejadian kebocoran dokumen rahasia serta konflik internal di dalamnya. Yang terbaru adalah terkait kesaksian penyidik Novel Baswedan pada sidang kasus e-KTP," terangnya, Sabtu (6/5).

Kemarin Penglihatan Mata Kanan Novel 10%, Mata Kiri 5%, Hari Ini Membaik 30%
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menggunakan kursi roda saat akan dibawa ke RS Jakarta Eye Center dari RS Mitra Kekuarga, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Novel Baswedan dipindahkan ke RS Jakarta Eye Center untuk menjalani perawatan lanjutan usai dirinya mengalami serangan fisik dari orang tak dikenal dengan menggunakan cairan yang diduga air keras yang membuat Novel Baswedan mengalami luka serius di sekitar wajah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kemarin Penglihatan Mata Kanan Novel 10%, Mata Kiri 5%, Hari Ini Membaik 30% TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menggunakan kursi roda saat akan dibawa ke RS Jakarta Eye Center dari RS Mitra Kekuarga, Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Novel Baswedan dipindahkan ke RS Jakarta Eye Center untuk menjalani perawatan lanjutan usai dirinya mengalami serangan fisik dari orang tak dikenal dengan menggunakan cairan yang diduga air keras yang membuat Novel Baswedan mengalami luka serius di sekitar wajah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN ()

Novel, ketika dikonfrontasi mengenai masalah e-KTP di pengadilan, menyebut bahwa Miryam S Haryani ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di gedung KPK. Melalui Pansus hak angket, Komisi III ingin rekaman pemeriksaan Miryam di KPK diputar secara terbuka.

"Banyak laporan mengenai KPK selama lembaga tersebut berdiri. Saya bukannya tidak bersimpati dengan kondisi Novel sekarang (yang disiram air keras). Tapi, ia memberikan keterangan palsu di persidangan," kata Masinton

Masinton kemudian meminta KPK dan berbagai pihak untuk tidak menyikapi inisiatif hak angket secara berlebihan. Ia memastikan bahwa hak angket tidak akan mengganggu proses penegakan hukum oleh KPK. "KPK jangan takut. Kalau bersih, kenapa risih?," katanya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan (MPR RI)
Ketua MPR Zulkifli Hasan (MPR RI) (ANTARA)

Terpisah, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menduga KPK khawatir ada pemanggilan penyidik apabila panitia khusus hak angket KPK terbentuk. Menurut Fahri, KPK takut bersikap terbuka karena telah beroperasi secara insubordinasi terhadap negara.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengisyaratkan akan mengirim nota protes kepada pimpinan DPR terkait hak angket KPK. PAN, ungkapnya, bakal mengambil langkah apapun untuk menghentikan kebijakan tersebut.

"PAN mengambil sikap menolak hak angket karena dianggap bisa melemahkan kinerja KPK yang tengah menangani kasus besar, semisal BLBI," paparnya.

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Mantan panitia seleksi KPK sekaligus pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan kesan khusus terkait pertemuannya dengan empat komisioner KPK, baru-baru ini. Jokowi, katanya, seolah memberi dukungan kepada KPK agar tidak surut.

"Seharusnya, melalui pertemuan tersebut, KPK bisa semakin kuat dan semangat serta tidak perlu takut dengan berbagai manuver dari pihak-pihak lain," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan dukungan pemerintah terhadap langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam rangka membuat negara bersih dari praktik korupsi. Ia berharap, KPK membantu negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang benar-benar sesuai keinginan masyarakat. (tribun/eri/nic/mal/kompas.com)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved