Lima Bulan Tak Terima Penghasilan Tetap, Perangkat Desa di Kudus Mengadu ke Legislatif

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Puluhan perangkat desa di Kudus mendatangi gedung DPRD setempat, Jumat (12/5/2017).

Mereka tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI).

Kedatangannya hendak mengadukan nasib yang belum menerima penghasilan tetap (Siltap) selama lima bulan terakhir.

Rombongan ini dipimpin Sukamto, diterima oleh Ketua DPRD Kudus Masan dan calon Ketua Komisi A terpilih, Mardijanto.

"Selama lima bulan ini, para perangkat terpaksa berhutang untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Siltap yang diharapkan tak kunjung cair," keluh Sukamto.

Siltap yang diterima perangkat tiap bulan itu setara dengan upah minimum kabupaten (UMK).

"Kami juga berharap ada Siltap ke-13 yang diterimakan sebelum Idul Fitri setiap tahun. Nanti Siltap ke-13 ini dibebankan dalam APBDes," ujarnya.

Guna meningkatkan kesejahteraan, para perangkat ingin mendapat tunjangan kinerja.

Kemudian diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga ketika purnatugas mendapat dana pensiun.

Kalau kesejahteraan meningkat, bagaimana dengan kinerja?

Sukamto berharap perangkat desa mendapat berbagai pelatihan terkait bidang kerja masing-masing.

Dia juga berharap ada Peraturan Bupati (Perbup) terkait standar minimal pelayanan serta disiplin kerja perangkat.

"Tak hanya menuntut kesejahteraan, kami juga ingin meningkatkan kinerja," tandasnya.

Mardijanto memahami keinginan yang disampaikan oleh para perangkat.

Menurutnya, legislatif siap memperjuangkan perbaikan kesejahteraan perangkat desa.

Asalkan mereka juga mau meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat sehari-hari.

"Maksud mereka baik, kami siap memperjuangkan nasib mereka. Tentu dengan catatan perangkat juga harus lebih maksimal dalam bekerja," ujarnya. (*)