PBHI Jateng : Pembubaran HTI Bukan Pelanggaran HAM

"Karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila," ungkap Kahar

PBHI Jateng : Pembubaran HTI Bukan Pelanggaran HAM
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung melakukan unjuk rasa terkait rencana kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat pada 15 April 2017, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/4/2017). Dalam aksinya, mereka menyerukan menolak seluruh kegiatan dan menuntut pembubaran HTI yang menyebarkan propaganda khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai asas ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Tengah, menilai bahwa rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, merupakan langkah yang tepat dan legal serta tidak melanggar HAM.

Namun menurut Ketua Dewan Pengurus PBHI Jawa Tengah Kahar Muamalsyah, sepanjang melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi bahwa HTI mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horisontal, dan mengancancam ideologi pancasila

"Karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila," ungkap Kahar melalui siaran persnya, Senin (15/5/2017).

Ia mengatakan, jika kebebasan berserikat dengan mendirikan ormas justeru digunakan untuk mengkonsolidasi tindakan-tindakan yang merusak ketertiban umum, terganggunya hak dan kebebasan orang lain, maka pembubaran ormas dari sudut pandang HAM dapat dibenarkan serta tak melanggar HAM.

"Norma seperti ini menjadi ketentuan umum yang oleh karenanya tidaklah dapat dikatakan sebagai diskriminatif dan tidak terkait terhadap satu ormas tertentu saja," katanya.

PBHI Jateng berpendapat bahwa benar jika berkumpul dalam suatu organisasi adalah bagian dari penikmatan kebebasan dasar manusia. Namun, sebagaimana HAM pada umumnya, berorganisasi adalah hak yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dibatasi.

Lebih jauh, ketika suatu negara tengah dalam keadaan darurat, kebebasan ini bahkan dapat saja dikurangi penikmatannya.

Berpijak pada norma internasional HAM yang juga telah menjadi norma hukum nasional dengan ratifikasi ICCPR pada 2005, maka dapat dikatakan bahwa pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan HAM menemukan landasan hukum yang menjadi pembenarnya.

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan PP Nomor 58 Tahun 2016, memuat klausul yang berkeselarasan dengan semangat pembatasan ini dengan memungkinkan pembubaran suatu ormas jika mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kahar juga menegaskan, menyampaikan gagasan pembubaran HTI merupakan eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI.

Akan tetapi, jika bertentangan dengan perundang-undangan, HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya. Pemikiran HTI tidak bisa diberangus, karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya.

"Jika penyebarannya yang dibatasi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi," katanya.

Namun demikian, Kahar mengingatkan, Kemekumham serta Kemendagri harus melangkah sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2013 dalam membubarkan HTI, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Peringatan pertama sampai ketiga, harus ditempuh, pembekuan sementara, termasuk bersama Polri menyusun argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang menjadi dalil pembubarannya. Jika langkah administrasi sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai," kata Kahar.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved