Pembagian Kartu Tani di Jateng Ditarget Tuntas Juli 2017

Menurut Peni, untuk Jateng memang oleh pemerintah pusat juga didorong untuk segera tuntas Mei

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pendataan pemegang kartu tani tahap dua di 13 kabupaten akan tuntas akhir Mei ini. Selanjutnya akan mulai proses input data dan dalam dua bulan berikutnya dipastikan tuntas seluruhnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Setda Pemprov Jateng, Peni Rahayu.

"Kita target pendataan bulan ini selesai, kemudian masuk dalam sistem kemudian kita bikinkan kartunya sekitar dua bulan Juni-Juli selesai, Agustus kita uji dan per 1 Oktober sudah bisa digunakan di 13 kabupaten itu. Kalau kabupaten dan kota lainnya sudah jalan," katanya, Rabu (24/5/2017).

Menurut Peni, untuk Jateng memang oleh pemerintah pusat juga didorong untuk segera tuntas Mei. Sebab nantinya penggunaan kartu tani di Jateng akan dijadikan laboratorium untuk provinsi lain. Mengingat di pulau Jawa, pemerintah pusat mewajibkan semuanya menggunakan kartu tani.

"Kita malah didorong oleh Kementerian Pertanian untuk segera selesai, dorongannya malah se pulau Jawa Mei harus selesai. Karena Jateng dipakai laboratorium kartu tani," katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, untuk proses pendataan dan sosialisasi terus dilakukan di 13 kabupaten dan memang inputing data belum sampai 100 persen. "Saya juga sudah keliling di 13 daerah," ujarnya.

Sedangkan untuk 21 kabupaten dan kota saat ini kartu tani sudah beroperasional. Sementara data petani yang sebelumnya belum masuk, secara bersamaan diproses.

"Jadi yang sebelumnya belum masuk masih ada peluang untuk didata," ujarnya.

Peni memastikan, jika Oktober 2017 seluruh petani sudah memegang kartu tani maka di awal 2018 diharapkan sudah tidak ada lagi petani yang tidak memegang kartu tani di Provinsi Jateng.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya yakin kartu tani yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pemberian subsidi pupuk dan sebagainya, termasuk dijadikan bahan untuk memberikan bantuan dari pemerintah, akan tuntas secepatnya.

"Tahun ini semuanya selesai. Bahkan kartu taninya sudah akan diberlakukan nasional," tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani mengungkapkan, jika saat pembagian kartu tani tahap awal di Jateng, memang pusat belum memperhatikan. Tapi ketika sudah masuk tahap kedua, pusat justru malah mendesak untuk mempercepat tanpa melihat proses pendataannya.

"Maka bagaimanapun, ini ada kekuatan dari pusat yang meminta itu, tentu pencermatan proses pendataan harus akurat. Standarnya jangan seperti proses pendataan dan pembagian di tahap pertama," katanya.

Ia mengungkapkan, seperti diketahui pada proses tahap awal masih ada 85.055 kartu yang belum dibagikan di 22 kabupaten dan kota. Karena ada 8.275 petani yang menolak, meninggal dunia ada 3.127 orang, alih profesi ada 761 orang.

Kemudian nomor induk kependudukan (NIK) tidak sesuai yakni belum melakukan perekaman e-KTP sejumlah 13.019 orang, dan belum ditemukan ada 5.873 orang.

"Ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pemprov mendata untuk lebih cermat. Sebab kartu tani akan jadi alat untuk mendapatkan pupuk, kalau sampai data salah maka tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Maka meski diminta mempercepat oleh pusat, harus tetap cermat," katanya.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved