Kantor Staf Presiden Pantau Langsung Sidang Vonis Penulis Buku 'Jokowi Undercover'

Menurut Ifdhal, putusan bersalah oleh pengadilan menunjukkan yang selama ini digembar-gemborkan Bambang Tri adalah fitnah belaka.

TRIBUN JATENG/YAYAN ISRO' ROZIKI
Reaksi Bambang Tri Mulyono mendengar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, Senin (29/5/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sidang putusan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, mendapat perhatian tersendiri dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Tiga orang dari institusi itu yang dipimpin Ifdhal Kasim hadir di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Blora, Senin (29/5/2017).

"Kami datang untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini," ujar Ifdhal Kasim, Staf Ahli Kedeputian V KSP.

Ifdhal menandaskan kedatangannya bukan untuk mengintervensi kasus ini.

Kedatangan tersebut merupakan yang pertama dalam persidangan Bambang Tri.

"Sama sekali tak ada niat kami mengintervensi. Kami hanya ingin mendengar langsung pertimbangan majelis hakim, bukan dari pihak lain. Toh, Presiden Jokowi tak memberi perhatian, tak ambil pusing, terhadap kasus ini," papar mantan komisioner Komnas HAM ini.

Pembacaan putusan
Pembacaan putusan (TRIBUN JATENG/YAYAN ISRO' ROZIKI)

Menurut Ifdhal, putusan bersalah oleh pengadilan menunjukkan yang selama ini digembar-gemborkan Bambang Tri adalah fitnah belaka.

Pesan moral dari kasus ini adalah agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial.

Benar bahwa semua warga negara berhak dan bebas untuk mengungkapkan pendapat yang menurutnya benar.

Namun, kebebasan itu juga dibatasi hak orang lain dan harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Majelis hakim PN Blora yang diketuai Makmurin Kusumastuti menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada penulis buku Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri, Bambang Tri Mulyono atau karib disapa Mas Mul.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Putusan ini lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa. (*)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved